DNN, SIDOARJO – Sebagai aparatur penegak Perda, Satpol PP kerap diharuskan berdiri di garda terdepan. Namun sayangnya, beratnya beban yang mereka tanggung dinilai tak berbanding lurus dengan fasilitas yang diterima.
“Satpol PP itu seringkali harus jadi bemper, berhadapan dengan PKL, pemilik bangli (bangunan liar-red) dan lain-lain. Tapi masalahnya, suplemen atau makanan tambahannya ada nggak?,” ucap Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.
Dengan serempak, sekitar 70 anggota Satpol PP Sidoarjo yang mengikuti Forum Group Discusion (FGD) di Pendopo Kantor Kecamatan Krembung, Selasa (17/01/2023) itu menjawab pertanyaan itu dengan koor, “belum.....”
Lebih lanjut legislator PKB itu mengatakan saat ini satuan tersebut harus menghadapi banyak tantangan di tengah-tengah keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras) kerja apalagi fasilitas yang dibutuhkan oleh tiap-tiap personelnya.
“Seragam saja sampai mbulak (pudar warnanya-red) gitu. Sudah berapa tahun itu nggak diganti? Jangan-jangan sepatunya juga sudah pada mesem (baca: sobek-red) semua,” imbuh Dhamroni lagi yang langsung disambut dengan teriakan dan tepuk tangan riuh dari peserta FGD itu.
Bukan hanya itu, jika perlu setiap personel Satpol PP yang berada di lapangan harus dibiayai untuk mendapatkan pelatihan kepribadian sehingga mereka bisa menghadapi masyarakat yang ‘marah’ secara humanis dan ramah.
Politisi asal Tulangan itu melihat, semestinya Satpol PP Sidoarjo juga harus memiliki bangunan khusus yang bisa dipakai sebagai gudang barang sitaan. Dengan begitu institusi tersebut bisa menjaga piranti milik masyarakat itu bisa terjaga dengan baik sebelum diambil pemiliknya.
Karena itu ia berharap Pemkab Sidoarjo, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa mengalokasikan dana untuk pemenuhan sarpras dan fasilitas itu dalam dokumen-dokumen anggaran, baik di APBD maupun APBD Perubahan yang dibahas di pertengahan tahun.
“Mosok anggota DPRD yang harus urunan dana BK dan Pokir untuk memenuhi biaya penyediaan sarpras dan tambahan vitamin buat Satpol PP. Kalah dengan balita di Posyandu saja dapat extra pudding,” gurau Dhamroni.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Abdul Haris melihat masih adanya kesimpang-siuran tugas pokok dan fungsi Satpol PP dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Menurutnya tugas utama satuan ini adalah melaksanakan Perda Sidoarjo no 10/2013 tentang ketertiban umum.
“Jadi untuk tugs-tugas sosialisasi seharusnya menjadi kewajiban OPD teknis, sedangkan Satpol PP adalah eksekutornya,” ujar politisi PAN itu saat mendampingi personel satuan tersebut saat melakukan razia terhadap warung esek-esek di Dusun Biting, Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung kemarin.
Haris juga menyoroti soal koordinasi antar OPD yang menurutnya tidak terjalin dengan baik. Ia mencontohkan, obyek yang selesai dieksekusi Satpol PP harusnya dipelihara lebih lanjut oleh OPD teknis terkait agar masalahnya tidak berulang.
Ia pun mencontohkan operasi penertiban PKL yang kerap harus dilakukan berulang-ulang di lokasi yang sama. “Setelah dibersihkan Satpol PP, mestinya OPDnya harus bertindak. Misalnya dengan mendirikan pos jaga disana atau yang lainnya,“ imbuhnya.
Ungkap senada juga disampaikan anggota Komisi A lainnya, Samsul Hadi. Ditambahkannya, pimpinan Satpol PP harus sering-sering berkoordinasi dengan DPRD, terutama terkait kebutuhan anggaran.
Sekretaris Satpol PP Sidoarjo, Yanny Setyawan menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan pada legislator pada instansinya. Menurutnya, meski serba terbatas namun Satpol PP tetap akan melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat kota delta.(hans/pram)
.jpg)
