DNN, SIDOARJO – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo meminta semua Pemerintah Desa (Pemdes) di kota delta segera mengoptimalkan kinerja Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R di wilayahnya masing-masing.
Dari data yang ada di instansi tersebut, saat ini sudah ada 174 unit TPST/TPS3R dari 346 desa dan kelurahan di Sidoarjo. Dari jumlah itu baru 60% saja yang sudah beroperasi secara efektif. “Sisanya masih belum. Kendalanya macam-macam, tapi yang paling dominan adalah salah menejemennya,” jelas Kepala DLHK Sidoarjo, Bahrul Amig yang ditemui di kantornya, Senin (30/01/2023) siang tadi.
Guna memperbaiki masalah tersebut, ia mempersilahkan pada kades untuk mengajak pengelola TPST-nya untuk belajar hingga tuntas di Kampus TPST Sidoarjo yang berlokasi di Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran.
“Kuncinya adalah menejemen dan teknik pengolahannya. Kalau kedua hal itu sudah dilakukan dengan benar, maka dipastikan semuanya akan berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan keuntungan,” katanya.
Jika memang dirasa tidak mampu untuk melakukan hal itu dengan menggunakan sumber daya manusia lokal, Amig mempersilahkan Pemdes untuk bekerjasama dengan pihak ketiga yang bisa bekerja lebih profesional.
Menurutnya, jika semua desa memiliki TPST maupun TPS3R yang berjalan optimal dipastikan pengelolaan sampah di Sidoarjo akan tuntas di tingkat desa sehingga meminimkan kiriman sampah ke TPA Jabon.
“Target saya sendiri adalah bagaimana caranya TPA Jabon itu nggak laku. Artinya sudah nggak ada lagi yang perlu dibuang disana. Sekarang ini saja rata-rata ada 125 truk sampah yang datang setiap kesana setiap harinya,” tambah Amig.
Jika hal itu tidak segera diatasi dengan meningkatkan optimalisasi pengolahan sampah di wilayah, maka fenomena timbulnya gunung sampah seperti yang terjadi beberapa waktu lalu akan kembali terulang yang berakibat pada terhambatnya pengambilan sampah di rumah-rumah warga.
Disisi lain, optimalisasi fungsi TPST dan TPS3R tersebut juga bertujuan mencetak enterpreneur-enterpreneur persampahan di tingkat desa yang berujung pada pemberdayaan masyarakat desa sekaligus peningkatan kualitas kesejahteraan warga.
Lebih lanjut Amig menjelaskan, biaya yang harusnya dikeluarkan masyarakat untuk pengelolaan sampah, mulai dari pengambilan, pengangkutan, pemilihan dan pengolahannya sebesar Rp 77 ribu/KK/bulan.
Namun Pemkab Sidoarjo akan menyubsidi sebagian besar dari biaya tersebut, sehingga masyarakat cukup membayar antara Rp 25 ribu sampai Rp 35 ribu/bulan sesuai Perbup No 116/2022 tentang pedoman penghitungan pengelolaan persampahan yang ditetapkan mulai 9 Desember 2022 lalu.
Bukan hanya itu, Pemkab Sidoarjo juga menggratiskan biaya pembuangan sampah di TPA Jabon selama Januari ini. “Bulan depan cukup bayar 25% saja. Maret-April 50% dan Mei-Juni 75%. Setelah itu baru dikenakan tarif normal sebagaimana diatur dalam Perbup No 117/2022 tentang tarif layanan BLUD Griyo Mulyo,” pungkasnya.(pram/hans)
