DNN, SIDOARJO – Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) termasuk Dishub Sidoarjo (Dishub) akan berusaha menyelesaikan silang sengkurat pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus yang dikerjasamakan dengan PT Indonesia Sarana Service (ISS) hingga akhir Desember nanti.
“Kita upayakan akhir tahun ini clear,” tandas Kepala Dishub, Benny Airlangga yang ditemui di Kantor Pemkab Sidoarjo, Selasa (20/12/2022) siang tadi.
Menurutnya sampai saat ini masih ada dua opsi yang dipilih untuk tindak lanjut jalinan kerjasama tersebut. Yang pertama adalah menyetujui hasil kajian Unibraw sebagaimana diminta PT ISS terkait jumlah titik parkir di kota delta.
Dalam kajian tersebut, Unibraw merekomendasikan hanya 87 titik parkir yang layak dikerjasamakan antara kedua belah pihak. Adapun besaran potensi pendapatan yang ditaksir sebesar Rp 12 Miliar selama satu tahun.
“Itu masih bruto, terus bagi hasil. Jadi nanti akan dibicarakan lagi dengan PT ISS terkait komposisi sharing pendapatannya. Itu yang bakal kami kaji bersama dengan seluruh anggota TKKSD,” ujar mantan Asisten 2 Sekda Sidoarjo itu.
Apabila ada kesepakatan terkait hal ini, maka jalinan kerjasama ini akan dilanjutkan. “Kalau memang hitung-hitungannya dianggap layak oleh TKKSD, ya jalan dan lanjut ke adendum PKS (Perjanjian Kerjasama-red),” imbuhnya.
Jika ternyata tidak ada titik temu antara pihak Pemkab Sidoarjo dengan PT ISS terkait hal ini, maka pihaknya akan mengambil opsi kedua, yakni putus kontrak kerjasama. “Untuk masalah ini akan kami serahkan pada pihak yang berwenang, yakni pengadilan,” tambah Benny.
Sementara itu, saat dihubungi di ruang kerjanya sore tadi, ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto menekankan, “jangan sampai uang rakyat hilang di tengah jalan.” Menurutnya jalinan kerjasama pengelolaan parkir tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak.
Terkait dua opsi yang saat ini tengah dipertimbangkan pihak eksekutif, Bambang mengatakan pihaknya akan ikut mengkaji hal tersebut. Bahkan kalau perlu Komisi yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan tersebut akan turun ke lapangan untuk mengecek hasil kajian yang dilakukan oleh Unibraw.
“Kalau perlu kami akan undang orang-orang yang ahli di bidang itu, termasuk terkait implikasi hukum yang mungkin bisa timbul jika sampai terjadi pemutusan hubungan kerjasama tersebut,” pungkas legislator partai Gerindra itu.
Informasi lain yang digali dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo menyebutkan, hingga hari ini sama sekali belum ada setoran dana imbal jasa kerjasama pengelolaan parkir dari PT ISS ke kas daerah.
Padahal jika mengacu pada PKS yang ditandatangi sebelumnya, PT ISS wajib menyetorkan uang sebesar Rp 2,67 Miliar ke kas daerah yang dibayar paling lambat tanggal 18 setiap bulannya.(hans/pram)
.jpg)
