DNN, SIDOARJO - Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Abdul Haris mendorong permasalahan saling klaim kepemilikan lahan antara Pemdes Banjarkemantren, Kecamatan Buduran dengan PT Indo Ceria diselesaikan secara proporsional dan kekeluargaan.
Menurut Haris kedua belah pihak harus bisa menunjukkan bukti otentik administrasi yang dimiliki. Hal ini diperlukan sebab Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas hukum positif.
“Harus berdasarkan alat bukti. Kalau cerita dari tetua hanya akan dianggap sebagai pendukung saja. Jika ada alat bukti cukup, maka cerita-cerita itu tidak perlu dipakai," ujarnya
Hal ini ia sampaikan saat dirinya diundang sebagai narasumber dalam forum diskusi di Balai Pertemuan Kantor Kecamatan Buduran, Kamis (22/12/2022) pagi tadi.
Di forum tersebut Haris meminta pada Camat Buduran untuk menfasilitasi penyelesaian persoalan itu agar bisa segera diselesaikan. Sebab menurut informasi yang diterimanya, permasalahan ini sudah lama terjadi dan selalu muncul kembali setiap ada pergantian kepala desa.
"Saya minta pak Camat tegas namun juga humanis dalam menyelesaikan masalah ini, agar tidak berlarut-larut. Sebab masalah seperti ini sangat berpotensi menimbulkan gesekan sosial di masyarakat," tegasnya.
Sementara itu anggota komisi A lainnya yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Warih Andono menyarankan untuk dilakukan pengukuran ulang atas lahan tersebut yang disaksikan kedua pihak yang bersengketa.
Menanggapi hal itu Camat Buduran, Wahyu Hidayat yang ditemui di tempat yang sama mengatakan siap melaksanakan masukan-masukan yang disampaikan legislator dari PAN dan Partai Golkar tersebut.
Dijelaskannya, pihaknya sudah beberapa kali menggelar kegiatan yang mempertemukan pihak-pihak yang berseteru itu. "Terakhir kami bertemu di hotel Fave yang difasilitasi Wakil Bupati Sidoarjo, H Subandi. Namun saat itu belum menemukan titik temu karena pihak BPN tidak siap data," ungkapnya.
Ia serta Pemdes Banjar Kemantren dan PT Indo Ceria juga menyepakati saran yang disampaikan Warih Andono. "Segera akan kami bentuk panitia dari unsur kedua pihak. Nanti panitia ini akan mengajukan pengukuran ulang ke BPN. Dan apapun hasilnya nanti, kedua belah pihak sudah sepakat untuk menerima," tambahnya.
Wahyu juga berharap agar kasus ini benar-benar bisa diselesaikan dan tidak muncul kembali di kemudian hari. Selain itu ia juga meminta kepada kedua belah pihak saling menjaga kondusifitas lingkungan.
Disisi lain, HRD dan Legal Manager PT Indo Ceria, Zainuddin yang hadir dalam diskusi itu mengaku sangat bersyukur karena sudah menemukan solusi dengan membentuk panitia yang melibatkan pihaknya dan pemdes Banjarkemantren.
"Mudah mudahan panitia ini segera bekerja untuk mengajukan pengukuran ulang ke BPN, yaitu terkait dengan saluran yang menjadi sengketa dan untuk biaya siap ditanggung PT Indo Ceria," pungkasnya.(hans/pram)
