DNN, SIDOARJO – Ribuan pegawai honorer yang saat ini bekerja di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo terancam kehilangan mata pencahariannya atau maksimal dialihstatuskan sebagai pekerja outsourcing, pada akhir tahun depan.
Pasalnya, menurut Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Zainul, pada 28 November 2023 mendatang personel-personel yang dipekerjakan di lingkungan Pemkab harus berstatus ASN atau Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Sampai saat ini belum ada rencana yang jelas dari pemerintah pusat untuk pegawai-pegawai non ASN. Dan kamipun juga belum punya skema terkait hal itu,” ujar Zainul dalam forum Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi A DPRD Sidoarjo, Senin (21/11/2022) siang tadi.
Dijelaskannya, hingga hari ini tercatat ada 8.183 orang non ASN yang dipekerjakan di semua OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Tahun ini, lowongan yang dibuka untuk tenaga PPPK ‘hanya’ untuk 2.856 orang. Rinciannya, 1.251 formasi tenaga guru, 1.398 orang tenaga kesehatan dan tenaga teknis sebanyak 207 formasi.
“Berarti jika tahun depan dianggap ada rekruitmen PPPK lagi dengan jumlah yang sama, maka dari jumlah itu akan ada sekitar 2.500 tenaga honorer yang tidak kebagian tempat. Dan kalau sampai tahun depan BKD tidak punya konsep bagi mereka berarti kemungkinan terbaiknya cuman jadi pegawai outsourcing?,” tanya Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori yang diamini Zainul.
Fenomena inilah yang kemudian disesalkan komisi A. Mereka pun mempertanyakan kinerja, komitmen dan kepedulian BKD Sidoarjo terkait nasib para pekerja honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri di Pemkab Sidoarjo.
Apalagi, dalam forum tersebut BKD juga tidak bisa menjanjikan akan lebih memprioritaskan pegawai honorer yang lebih senior untuk bisa bersaing dengan para yuniornya guna meraih status PPPK yang diperebutkan secara terbuka melalui mekanisme tes.
Misalnya memberikan pelatihan khusus maupun tryout bagi pegawai senior tersebut sebelum menghadapi tes. “Ya, kami memang belum mampu berikan (pelatihan/tryout-red) itu,” imbuh Kepala Bidang Pengembangan BKD Sidoarjo, Farida.
Dikatakannya, prioritas terhadap pegawai honorer senior tersebut hanya bisa dilakukan pada personel-personel yang bergerak di tenaga pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk tenaga teknis, murni berdasarkan hasil tes.
“Untuk guru, akan diprioritaskan pada tenaga pendidik yang sudah lulus passing grade. Berikutnya ada skema tambahan untuk P2 atau prioritas kedua dan P3 atau prioritas ketiga. Sedangkan untuk tenaga medis diprioritaskan untuk 1.005 pegawai afirmasi,” jelas Farida.
Pimpinan dan anggota Komisi A yang mendengar penjelasan tersebut langsung kecewa. “Kalau aturan ini nantinya benar-benar diterapkan dan BKD tidak mengantisipasinya mulai saat ini, bisa-bisa bakal banyak SD Negeri yang kekurangan guru. Terus bagaimana nasib pendidikan kita?,” sergah Dhamroni dengan nada tinggi.
Yang lebih mengecewakannya lagi, dalam rapat tersebut, pihak OPD yang diundang hanya menghadirkan pejabat-pejabat ‘kelas 2’. “Percuma kalau gini. Yang kita undang pimpinannya tapi tidak ada satupun yang datang sehingga tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan,” pungkasnya sebelum menutup kegiatan tersebut.(pram/hans)
.jpg)
