Pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori (kanan) dan A. Haris (kiri) dalam forum Hearing dengan BKD Sidoarjo.DNN, SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo mensinyalir ada Tim Penilai Kinerja (TPK) siluman alias non struktural yang mempengaruhi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Salah satu indikasinya adalah tidak segera diisinya 201 posisi jabatan mulai level Kepala Dinas hingga staf kelurahan yang lowong sejak awal tahun lalu hingga saat ini. “Kami melihat sepertinya ada pembiaran yang dilakukan Pemkab Sidoarjo,” tandas Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.
Pernyataan itu terlontar dalam forum Rapat Dengar Pendapat atau Hearing pada Senin (21/11/2022) siang tadi yang menghadirkan pejabat-pejabat dari BKD, Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo.
Menurut Dhamroni persoalan kekosongan jabatan yang sudah berlangsung hampir satu tahun seperti ini tidak boleh dianggap enteng. "Jangan dianggap tidak ada masalah di pos-pos yang dijabat Plt (Pelaksana Tugas-red). Koq terus diterlantarkan seperti ini,” ucapnya dengan nada tinggi.
Legislator PKB itu juga mempertanyakan hasil assesment untuk posisi beberapa Kepala Dinas yang belum diputuskan saat ini. “Buat apa ada lelang jabatan kalau tidak segera dilantik. Jangan sampai nanti muncul sebuah penilaian di masyarakat bahwa penempatan pejabat hanya disesuaikan dengan selera dan bukan berdasarkan kapasitasnya,” tandasnya lagi.
Jika kesalahan seperti ini terus dipertahankan, Dhamroni khawatir sistem kepegawaian di Sidoarjo akan rusak. Pasalnya banyak ASN yang yang apriori bahkan apatis saat diminta ikut lelang jabatan. “Percuma ikut kalau ternyata bukan yang terbaik yang dipilih,” tuturnya.
Politisi asal Tulangan itu mengingatkan, bahwa setiap ASN yang berkarya di lingkungan Pemkab Sidoarjo sudah meniti kariernya sesuai dengan kompetensi, disiplin, loyalitas dan integritas. Namun mereka yang menempati posisi strategis justru bukan personel terbaik di bidangnya.
Pernyataan keras lainnya juga disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, A. Haris. Ia bahkan langsung menuding institusi BKD tidak kooperatif meskipun bermitra dengan Komisi yang membidangi masalah hukum, politik dan pemerintahan itu.
“Kami minta data tentang pos jabatan yang kosong saja sampai saat ini belum dilayani. Padahal sudah lama kami minta data itu untuk menunjang fungsi dalam hal Legislasi, Budgeting dan controling. Kendalanya apa?,” tanya anggota dewan dari PAN itu.
Menurutnya, kekosongan ratusan posisi jabatan vital yang berlangsung lebih dari satu tahun ini merupakan wujud kemunduran yang terjadi di Pemkab Sidoarjo dalam era pemerintahan saat ini. “Lalu buat apa mendirikan Assesment centre yang menghabiskan anggaran sampai ratusan juta rupiah,” tukasnya lagi.
Namun hasilnya, tambah Haris, tenaga-tenaga kerja yang ditempatkan di RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) banyak yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Padahal mereka menangani masalah kesehatan yang berdampak pada nyawa masyarakat.
Sekretaris BKD, Zainul yang hadir pada forum tersebut lebih banyak diam. Ia hanya mengatakan, “Nanti kami akan sampaikan alasannya di forum yang lain pak.” Jawaban itu kontan memancing lontaran-lontaran kekecewaan dari anggota Komisi A yang hadir di forum tersebut.
Diantaranya dari Tarkit Erdianto dan Choirul Hidayat dari PDIP Perjuangan, Mujayyin dari PKB dan Atok Ashari dari PKS. Bahkan legislator Golkar, Warih Andono sampai memilih walkout. “Percuma rapat diteruskan kalau hanya begitu saja jawabannya,” katanya sambil melangkah keluar ruangan.
Menariknya lagi, Dhamroni Chudlori sampai mengancam akan menggunakan hak interpelasi jika tidak ada jawaban yang jelas dari BKD. “Jawab sekarang, apakah kekosongan jabatan ini dibiarkan karena faktor kebijakan?,” dan Zainul hanya diam saja saat pertanyaan itu diajukan padanya itu hingga rapat tersebut ditutup.(pram/hans)
