Foto; Ilustrasi by Kediri Network-Jatim Network
DNN, SIDOARJO – Antusiasme masyarakat untuk ikut serta sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu 2024, khususnya untuk posisi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kabupaten Sidoarjo dinilai cukup tinggi.
Hingga hari ini tercatat sudah ada 404 pendaftar. Padahal jumlah personel yang dibutuhkan hanya 90 orang atau masing-masing 5 orang di 18 kecamatan yang ada di tingkat desa. "Berapa pun jumlah pendaftarnya tetap akan diseleksi," jelas Divisi SDM Litbang KPU Provinsi Jatim, Rochani dalam forum sosialisasi yang digelar Sidoarjo, Rabu (23/11/2022) sore tadi.
Secara rinci disebutkannya, jumlah pendaftar terbanya ada di Kecamatan Taman yang mencapai 45 orang. Kemudian disusul Kecamatan Sidoarjo 43 orang. Sementara pendaftar terendah ada di Kecamatan Balongbendo dengan jumlah 10 orang pendaftar.
Seperti telah diumumkan pada publik, rekrutmen PPK akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai 20 November sampai 16 Desember 2022 mendatang. Sedangkan penjaringan PPS dilakukan mulai 18 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023.
Diperkirakan, banyaknya peminat disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh KPU. Menurut Rochani salah satunya adalah kenaikan besaran honor yang hampir mencapai 100 persen dibanding sebelumnya.
Jika di Pemilu 2019 lalu, Ketua PPK mendapatkan honor Rp 1,8 juta/bukan, kali ini nilainya terdongkar hingga Rp 2,5 juta/bulan. Sedangan anggota PPK yang sebelumnya mengantongi Rp 1,6 juta, sekarang bisa membawa pulang ‘gaji’ sebesar Rp 2,2 juta setiap bulannya.
Kenaikan paling gede justru didapat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) termasuk petugas Linmas yang bertugas di tiap-tiap TPS. Jika sebelumnya Ketua KPPS dihonor Rp 550 ribu, sekarang melambung jadi Rp 1,2 juta. Sedangkan untuk petugas Linmas yang sebelumnya mendapat ‘upah’ Rp 500 ribu, sekarang jadi Rp 700 ribu.
"Selain itu KPU juga menyediakan santunan bagi PPK hingga KPPS yang meninggal dunia sebesar Rp 36 juta, yang cacat permanen Rp 30,8 juta dan luka berat disantuni sebesar Rp 16,5 juta," imbuh Rochani.
Bukan hanya itu, KPU juga telah menghapus batasan masa jabatan dua kali bagi calon anggota PPK dan PPS sebagaimana aturan yang diterapkan pada Pemilu 2019 lalu. Selain itu tidak ada lagi perlakuan khusus bagi kaum disabilitas maupun perempuan.
“Tidak ada kuota khusus bagi perempuan maupun disabilitas, asalkan memenuhi persyaratan dan mampu menjalankan tugas, siapapun bisa mendaftar,” pungkas Rochani.(pram/hans)
