DNN, SIDOARJO – Paguyuban Juru Parkir (Jukir) Sidoarjo siap menyetor dana ke Kas Daerah (Kasda) sebesar Rp 20 Miliar hingga Rp 25 Miliar per tahun jika pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus di kota delta kembali dipegang Dinas Perhubungan (Dishub).
“Ini tidak main-main. Kami sudah menghitung betul itu potensinya di lapangan dan kami siap menyetorkan uang sebesar itu bersih tanpa potongan sepeserpun,” ujar Ketua Paguyuban Jukir Sidoarjo, Abdul Azis yang dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (25/11/2022).
Namun, kesanggupan itu disertai prasyarat Pemkab Sidoarjo harus membatalkan perjanjian kerjasama dengan PT Indonesia Sarana Service (ISS) yang saat ini mendapatkan mandat untuk mengelola dan mengutip uang jasa parkir dari masyarakat di titik-titik tertentu yang telah ditentukan.
“Kalau dari perkembangan terakhir yang kami dengar, katanya PT ISS menghitung ulang potensi parkir di Sidoarjo yang katanya hanya Rp 20 Miliar per tahun. Itupun masih kotor, karena harus masih dikurangi biaya operasional dan keuntungan mereka,” imbuhnya.
Menurut Azis, potensi pendapatan daerah dari sektor ini memang sangat besar. Bahkan menurutnya hasil kajian Dishub yang menyebutkan angka Rp 68 Miliar hingga Rp 98 Miliar per tahun dari 359 titik parkir di Sidoarjo itu sudah sangat benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Dari angka itu, sangat wajar dan rasional jika kami menyetor Rp 20 Miliar. Dishub sudah tidak perlu lagi menggaji para jukir maupun pengawas parkir karena kami juga sudah mengambil hasil dan keuntungan dari situ,” tambahnya.
Kesanggupan ini merupakan kesimpulan dari hasil koordinasi yang dilakukan Paguyuban Jukir dengan para pengusaha parkir di seluruh Sidoarjo beberapa waktu lalu. “Mereka sudah sama-sama menyadari perkembangan saat ini dan siap dengan perubahan yang terjadi. Karena kalau tidak begitu, maka kami sudah pasti akan terlibas,” ucapnya tegas.
Disebutkannya, niat itu sudah pernah ia sampaikan secara langsung pada Kepala Dishub Sidoarjo, Benny Airlangga beberapa waktu lalu. “Kami sampaikan bahwa para pengusaha parkir dan juga jukir siap bekerjasama dan sama-sama bekerja dengan Dishub,” tandas Azis.
Artinya, jukir pun akan berusaha untuk bertindak lebih profesional dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Dengan begitu bukan hanya masalah target pendapatan asli daerah (PAD) saja yang bisa dicapai namun juga kwalitas layanan pada masyarakat pengguna jasa parkir.
Sementara itu Sekretaris LPKAN, Hadi Putranto yang dihubungi terpisah mengatakan sebetulnya tidak sulit bagi Pemkab Sidoarjo untuk memutuskan hubungan kerjasama dengan PT ISS, karena banyak sekali pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga itu terhadap isi PKS.
Diantaranya Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan pembayaran retribusi dibayar 7 hari setelah tanda tangan PKS, tapi faktanya hingga 5 bulan ini belum ada pembayaran sama sekali dan masih banyak lagi lainnya.
“Namun itu semua tergantung dari TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah-red), ada kemauan atau tidak untuk memutus hubungan kerjasama itu,” pungkas aktivis yang akrab dengan Haji Tanto itu. (pram/hans)
.jpg)
