DNN, SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo di era pemerintahan saat ini dianggap mengalami kemunduran dibanding sebelumnya dalam hal tata kelola kepegawaian daerah.
"Dulu BKD jadi jujugan daerah lain untuk belajar. Tapi sekarang mengisi 201 jabatan kosong saja mandeg. Bahkan Camat Prambon saja dijabat Plt sampai 1,5 tahun," sebut Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, A. Haris.
Politisi PAN itu juga mencontohkan tiga posisi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang tidak segera dilantik hingga saat ini. Padahal prosesnya sudah melalui lelang jabatan atau assesment yang hasilnya sudah muncul sejak Agustus lalu.
Posisi itu antara lain Kepala Dinas Infokom, Dinas PU Cipta Karya dan BKD. "Milih pejabat itu ya pakai uang daerah. Percuma dianggarkan dan sudah dibelanjakan, kalau hasilnya tak dipakai, " sergahnya.
Selain itu jabatan kosong lainnya di level eselon 2 yang juga masih belum terisi sampai saat ini adalah Asisten 2 Sekda dan Sekda Sidoarjo.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) yang digelar Komisi A dengan menghadirkan Plt Sekda, Andjar Surjadianto, Asisten 3, Ahmad Zaini dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Imam Mukri, Selasa (29/11/2022) siang tadi.
Lebih lanjut dikatakannya, lambannya Pemkab Sidoarjo dalam merespon masalah tersebut menimbulkan permasalahan besar. Yakni tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada masyarakat.
"Buat apa kita punya Assesment centre yang dibentuk dan dibiayai dengan uang rakyat yang begitu besar kalau ternyata tidak berfungsi," ucap Haris lagi.
Legislator yang dikenal cukup vokal dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan daerah itu mengajak para pejabat senior Pemkab Sidoarjo itu berpikir rasional terkait hal itu. "Segera dituntaskan dan jangan ada kesan pembiaran. Percuma kita kasih anggaran tapi nggak bisa bekerja," ucapnya tegas.
Dalam forum itu disinggung juga tentang dokumen usulan BKD pada bupati Sidoarjo yang diminta Komisi A sejak beberapa waktu lalu namun tak kunjung dipenuhi sampai saat ini.
Terkait hal itu Andjar memastikan aparatnya di BKD maupun Tim Penilai Kinerja (TPK) sudah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Bahkan upaya percepatan di bidang itu tetap dilakukan agar jabatan-jabatan yang kosong itu bisa segera terisi.
Ia menyatakan juga tidak nyaman dengan adanya ratusan posisi jabatan kosong yang terjadi saat ini. "Kami sudah membuat konsep usulannya, tapi belum selesai. Baru untuk eselon 3 saja, yang eselon 4 akan segera diselesaikan," tambah Andjar.
Namun untuk permintaan Komisi A terkait hasil assesment calon pejabat yang berpeluang menduduki jabatan kosong tersebut, pihaknya tidak bisa memenuhi. Alasannya, dokumen itu masuk dalam kategori layak dan patut dirahasiakan. "Tolong saya jangan dibenturkan dengan aturan dan terus ditanya apakah data itu boleh dipublish atau tidak," elak Andjar
Sementara itu Ketua Komisi A, Dhamroni Chudori meminta TPK menyelesaikan telaahnya dan menyerahkan hasil kerjanya tersebut pada bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor paling lambat akhir tahun ini. "Nanti biar kami yang ngomong dengan bupati. Tapi pastikan materinya sudah ada," pungkasnya.(pram/hans)
