DNN, SIDOARJO – Fraksi Partai Golkar mengancam akan menginisiasi hak interpelasi jika Pemkab Sidoarjo mengabaikan tiga catatan penting yang mereka ajukan dalam Pandangan Akhir (PA)-nya di Sidang Paripurna DPRD, Rabu (30/11/2022) siang tadi.
“Yang pertama adalah dana Insentif RT-RW untuk desa harus dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun depan. Dan selanjutnya pembagiannya dilakukan bersamaan dengan dana yang sudah dialokasikan bagi Kelurahan dalam APBD tahun ini,” tandas Ketua Fraksi Golkar Sidoarjo, HM Nizar.
Yang kedua adalah Bupati harus mengevaluasi kembali program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) yang tahun depan kembali dianggarkan sebesar Rp 25 Miliar. “Kalau perlu ubah perbup (peraturan bupati-red)nya yang menyebutkan dana itu sebagai hadiah atau penghargaan,” tambahnya.
Menurut Nizar yang didampingi ketiga anggotanya, Warih Andono (Komisi A), Arief Bachtiar (Komisi B) dan juga Thoriqul Huda (Komisi D) konsep penyaluran anggaran untuk program Kurma itu harus dirombak total.
“Apa indikatornya untuk memberikan hadiah berupa uang tunai senilai jutaan rupiah kepada ribuan UMKM perempuan yang baru didirikan satu bulan. Nggak jelas itu. Lalu bagaimana dengan mekanisme penentuan penerimanya serta pengawasan pasca penyaluran,” tukas Nizar.
Menurutnya akan jauh lebih baik jika dana sebesar itu diberikan dalam bentuk kredit berbunga ringan sehingga bisa mendidik dan merangsang para pelaku usaha tersebut untuk menjalankan usahanya menjadi lebih baik. “Ini koq malah memposisikan pelaku usaha seperti pengemis,” katanya lagi.
Arief menambahkan, akan jauh lebih baik jika program pemberdayaan UMKM perempuan berbasis RT itu dilakukan melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) Sayang yang disalurkan melalui BPR Delta Artha. “Lebih baik dikuatkan melalui itu saja,” imbuhnya.
Sedangkan catatan yang ketiga, Bupati Ahmad Muhdlor juga harus segera mengisi jabatan-jabatan struktural di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang masih dibiarkan kosong sampai saat ini tanpa adanya alasan yang jelas.
“Sudah berkali-kali teman-teman di Komisi A, termasuk Pak Warih menyuarakan hal ini, tetapi belum ada respon sama sekali. Padahal kekosongan jabatan ini sangat mempengaruhi kualitas layanan Pemkab Sidoarjo pada masyarakat,” tutur Nizar lagi.
Karena itu, ia mendorong Pemkab Sidoarjo untuk menumbuhkan niat baik guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang krusial di masyarakat tersebut. “Kami akan dorong terus Pemkab untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat dengan menggunakan APBD yang memihak pada kepentingan publik,” kata politisi dari Krian tersebut.
Namun jika nantinya masukan, ide dan saran yang disampaikan Fraksi Golkar tersebut diabaikan, maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk mengambil sikap tegas. “Kami akan mengingatkan Pemkab sebanyak tiga kali. Jika ternyata tak ada tindakan, maka Fraksi Goklar yang akan menginisiasi DPRD Sidoarjo untuk menggunakan hak interpelasi,” pungkas Nizar tegas.(pram/hans)
