Ketua DPC Partai Hanura Sidoarjo, Abdullah.
DNN, SIDOARJO – Penggunaan dana Bantuan Keuangan (BK) dari eksekutif maupun para anggota DPRD ke desa-desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo seharusnya diawasi lebih ketat penggunaannya untuk menghindari penyimpangan.
“Apalagi untuk penyaluran tahap kedua ini, baru dilakukan di pertengahan November sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dipakai membiayai program-program pembangunan fisik. Kalaupun bisa dipakai, paling hanya untuk proyek pengadaan barang,” kata ketua DPC Partai Hanura Sidoarjo, Abdullah.
Ia yang ditemui di kantornya, Senin (28/11/2022) siang tadi menjelaskan distribusi dana BK tahap kedua ini justru lebih besar ketimbang yang pertama. “Kalau tidak salah, nilainya mencapai Rp 93,6 Miliar lebih. Sedangkan yang tahap pertama dibagikan Maret atau April lalu yang jumlahnya sekitar Rp 63,5 Miliar,” tambahnya.
Terbatasnya tenggat waktu itu membuat Pemerintah Desa (Pemdes) penerima BK tak punya pilihan lain kecuali memasukkan dana itu ke kotak Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBDes untuk dianggarkan lagi di tahun berikutnya.
Disinilah kemudian timbul kerawanan penyimpangan terhadap dana tersebut. Pasalnya dana yang dikucurkan melalui skema BK ini jumlahnya beragam untuk tiap-tiap desa. Ada yang hanya berkisar di angka ratusan juta rupiah, tetapi ada pula yang menerima hingga miliaran rupiah.
Disisi lain mekanisme penganggarannya juga unik. Jika skema dana lain mekanisme penggunaannya harus didahului dengan perencanaan, untuk BK ini justru terbalik. Dikucuri dana dulu, baru kemudian rencana penggunaannya dirumuskan dalam forum Musyawarah Desa (Musdes).
“Bisa saja, dana itu kemudian ‘dipinjam’ oleh perangkat desa untuk kebutuhan lain, bahkan yang bersifat pribadi. Rencananya sih, kalau pas dibutuhkan, baru akan dikembalikan. Tapi masalahnya tentu tak sesederhana itu,” tambah Abdullah.
Politisi kawakan di kota delta itu mengaku khawatir, penyaluran dana BK ini justru akan menjadi ‘jebakan batman’ bagi perangkat maupun kepala desa. Karena seakan memberikan peluang untuk melakukan penyelewengan anggaran.
“Saya juga mendengar informasi sudah ada perangkat desa yang harus berurusan dengan APH (Aparat Penegak Hukum-red) gara-gara BK ini. Kalau tidak salah di daerah Waru sana,” imbuh Abdullah lagi.
Jika tidak demikian, peluang jeratan hukum lainnya bisa timbul dari pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan dana BK ini. Biangnya adalah kemampuan aparatur desa maupun lembaga-lembaga desa lainnya dalam menangani proyek yang memakai dana pemerintah belum setara dengan personal maupun lembaga di level kabupaten.
“Tahapannya panjang dan kompleks. Mulai dari perencanaan, pelaksaaan, pengawasan selama proses pembangunan atau monitoring hingga evaluasi hasil akhir. Kalau ada satu item saja yang ‘mbleset’, bisa bermasalah itu,” tandasnya.
Karena itu Abdullah mengajak semua komponen masyarakat yang memahami masalah itu untuk ikut melakukan pengawasan terkait penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana BK tersebut.
“Kami sendiri juga sudah meminta kader, khususnya fungsionaris DPC Hanura di tiap-tiap kecamatan maupun desa untuk ikut melihat dan mengawasi penggunaan dana BK, minimal di desanya masing-masing. Setidaknya itu peran kami untuk meminimalisasi peluang pelanggaran dan penyelewengan anggaran daerah ini,” pungkas Abdullah.(pram/hans)
.jpg)
