DNN, SIDOARJO – Puluhan anggota Paguyuban Juru Parkir (jukir) dan LSM Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Sidoarjo berunjukrasa ke Pendopo Kabupaten dan Kantor DPRD setempat, Rabu (16/11/2022) siang tadi.
Mereka mempersoalkan program kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus antara Pemkab Sidoarjo dengan PT Indonesia sarana Service (ISS) yang dianggap merugikan masyarakat, termasuk para jukir.
Ketua Paguyuban Jukir Sidoarjo, Abdul Aziz dengan tegas menolak keras keterlibatan PT ISS sebagai pihak ketiga yang mengelola perparkiran di Sidoarjo. Pasalnya dari sekian banyak tenaga yang dibutuhkan, perusahaan tersebut hanya menggunakan sebagian kecil tenaga jukir Sidoarjo yang menjadi anggotanya.
“Contohnya di GOR, dari 26 jukir yang direkrut hanya 9 orang saja. Selebihnya mereka menggunakan orang baru yang bukan warga Sidoarjo. Begitu juga di Pasar Larangan, dari 15 orang yang ada, yang dipakai hanya 3 orang,” jelasnya.
Sementara itu, para jukir yang direkrut pun juga kerap adu mulut dengan masyarakat pengguna jasa parkir terkait penerapan tarif baru. “Sekarang ini khan tarifnya naik, tapi nggak disosialisasikan. Misalnya melalui pemasangan banner atau papan pengumuman di lokasi parkir,” katanya.
Akibatnya banyak warga yang tak mau membayar parkir sesuai tarif baru tersebut. Sedangkan uang yang mereka setorkan ke PT ISS setiap harinya harus sesuai dengan lembaran-lembaran karcis parkir yang tersobek atau terpakai.
Karena itu para jukir tersebut meminta pada Pemkab Sidoarjo untuk membatalkan kerjasama dengan PT ISS. Apalagi setelah adanya permintaan adendum atas Perjanjian Kerjasama (PKS) yang diminta pihak ketiga yang mengepras jumlah lokasi parkir, dari 359 titik menjadi 87 titik saja.
Menurut Azis, sebaiknya tata kelola parkir tepi jalan di kota delta di tahun depan dikembalikan ke tangan Dinas Perhubungan (Dishub) seperti sebelumnya. "Saya kira Dishub mampu menangani ini. Kalau memang tidak bisa, bukan berarti konsep pengelolaan parkirnya yang diubah, namun person-person di Dishub yang menangani masalah ini yang seharusnya dievaluasi," tandasnya.
Kalimat senada juga disampaikan Wakil Ketua LPKAN Sidoarjo, Hadi Putranto. Menurutnya sudah tidak ada alasan lagi bagi Pemkab untuk meneruskan kerjasamanya dengan PT ISS. “Sejak awal, mulai dari proses lelangnya hingga pelaksanaannya sudah tidak benar semuanya,” ucapnya tegas.
Ia mengaku memiliki banyak bukti tertulis terkait hal itu. Diantaranya dokumen lelang, surat teguran dari Dishub terkait keterlambatan pembayaran uang imbal jasa layanan yang belum disetor PT ISS hingga saat ini dan lain-lain.
Menanggapi hal itu Kepala Dishub Sidoarjo, Benny Airlangga berjanji akan menindaklanjuti semua masukan dan saran yang disampaikan para anggota paguyuban juru parkir serta pengurus LPKAN Sidoarjo. Tentang pembatalan kerjasama dengan PT ISS, ia mengatakan hanya bisa terjadi jika ada keputusan Pengadilan.
Sedangkan soal Jukir yang masih nganggur, Benny akan melakukan inventarisasi ulang. "Kirim saja datanya. Nanti kita lihat dulu, apakah lahan tempat mereka bekerja selama ini sudah masuk di dalam daftar 359 titik parkir yang dikerjasamakan tersebut. Soalnya di lapangan itu ada juga lahan parkir yang tidak masuk dalam wilayah kewenangan kami,” jelasnya. Selain itu juga ada area-area khusus yang tidak bisa disentuh dengan program ini karena sudah dikenai pajak parkir.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Sudjalil mengatakan pihaknya sudah melakukan fungsi pengawasan secara maksimal terkait masalah ini. Bahkan pihaknya sudah mengawal program kerjasama parkir ini sejak masih tahap perencanaan pada triwulan terakhir tahun 2021 lalu.
“Dalam pertemuan terakhir, juga sempat kami tanyakan pada Dishub soal belum adanya setoran dari PT ISS ke kas daerah sampai saat ini. Padahal mereka sudah melakukan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna jasa,” ujar legislator PDI Perjuangan itu.
Sedangkan anggota komisi B dari Partai Demokrat, Agil Effendi secara khusus menyoroti soal kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan Dishub dan juga PT ISS terkait Perda Sidoarjo tentang kenaikan tarif parkir hingga menjadi biang persoalan di lapangan. (hans/pram)
