DNN, SIDOARJO – Berdasarkan data yang ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, dalam dua tahun terakhir ini, prosentase stunting atau kondisi gagal tumbuh pada bayi akibat kekurangan gizi kronis, di desa Seruni Kecamatan Gedangan turun 21%.
“Tahun 2020 lalu masih sebesar 29%. Tetapi berdasarkan hasil bulan timbang tahun 2022 prosentasenya turun menjadi 8%,” jelas Kepala Dinkes Sidoarjo, Dr Fenny Afridawati yang ditemui di acara Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK dalam Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Balai Desa Sruni, Senin (31/10/2022) pagi tadi.
Menurutnya, ada beberapa langkah yang dilakukan Dinkes untuk memangkas stunting di kota delta. Diantaranya mengaktifkan peran Petugas Puskesmas dan bidan desa untuk memvalidasi hasil pengukuran tinggi badan dan penimbangan bayi oleh kader Posyandu di wilayah kerjanya masing-masing.
Langkah berikutnya adalah menggunakan alat timbang balita atau antropometri yang sesuai dengan standar. "Ketiga, kami mendorong penggunaan dana APBDes guna penanganan stunting seperti pengadaan alat antropometri, mengaktifkan pos gizi, KP ASI, pembinaan desa siaga aktif, dan pengadaan vitamin bagi balita stunting," tambah Dr Fenny.
Berikutnya adalah mengalokasian alat pengukuran tinggi badan, pemberian makanan tambahan pada balita beresiko serta vitamin. Selain itu juga memerintahkan para kader untuk melakukan pendampingan pada ibu hamil resiko tinggi dan balita stunting.
“Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan pelatihan penyegaran kemampuan kader dalam pemantauan tumbuh kembang oleh Puskesmas yang dibiayai dana APBD Sidoarjo,” imbuh mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja itu.
Langkah-langkah itu sendiri sudah dilakukan di Desa Sruni sebagaimana disampaikan salah seorang kader Posyandu disana, Yayuk Rahmawati. "Kami aktif mendatangi rumah-rumah warga yang tidak aktif ke posyandu. Khususnya ke balita yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus karena masuk kedalam kategori resiko stunting,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, para kader kesehatan tersebut akan memberikan penjelasan akan pentingnya kehadiran ke posyandu. Selain itu akan langsung dilakukan pendampingan sehingga balita tersebut bisa terlepas dari resiko stunting.
Yayuk yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sruni itu menjelaskan stunting ukan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Namun cenderung lantaran kurangnya pengetahuan orang tua akan asupan gizi pada bayi mereka. Kondisi ini diperparah dengan keengganan warga hadir ke posyandu.
"Kami pun melatih kader untuk membuat kegiatan di posyandu agar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Sehingga angka kehadiran baduta dan balita di posyandu bisa terpenuhi semaksimal mungkin," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati menambahkan pihaknya punya formulasi khusus dalam program percepatan dalam penurunan stunting. Yakni menekankan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi.
Terkait inventarisasi data stunting di Jatim, pihaknya mengacu pada hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menggunakan metode random sampling karena tidak semua kabupaten/kota di Jatim bisa mengupload minimal 80 persen balitanya.
Sebenarnya yang terbaik adalah metode Elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGM). “Karena bisa menggambarkan data per desa bahkan name by name per posyandu,” pungkasnya.(pram/hans)
.jpg)
