DNN, SIDOARJO – Anjloknya potensi target pendapatan daerah dari sektor kerjasama pengelolaan parkir disorot LSM Akar Rumput Sidoarjo. Menurut LSM tersebut, seharusnya perubahannya tak boleh lebih dari 10% dari sebelumnya.
“Ketetapan itu berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden-red) no 16 tahun 2018 terkait Contract Change Order atau CCO. Lha kalau dulunya bisa dapat Rp 32,09 Miliar dan nantinya hanya Rp 20,4 miliar, berarti penurunannya mencapai 36,5%. Padahal angka itu masih kotor, jadi prosentasenya bisa lebih besar lagi,” tandas Ketua LSM Akar Rumput, Hadi Putranto.
Ia yang ditemui di kantornya, Senin (19/09/2022) siang tadi menduga turunnya angka setoran tersebut sebagai salah satu indikasi adanya persekongkolan antara pihak Pemkab Sidoarjo dengan PT Indonesia Sarana Service (ISS) yang memenangkan tender kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus itu.
Pria yang akrab dengan panggilan Haji Tanto itu menambahkan, masih cukup banyak indikasi-indikasi lain yang mengarah ke dugaan persekongkolan tersebut. Diantaranya klausul-klausul dalam Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkab dengan PT ISS yang dianggap menyimpang dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) saat lelang.
“Di KAK V.A.5 tertulis PT ISS sebagai pemenang lelang harus membayar setoran tahun pertama selambat-lambatnya 7 hari setelah penandatangan kontrak. Namun faktanya, aturan itu diubah menjadi dibayar di setiap akhir bulan berjalan. Itupun sampai tiga bulan ini malah belum dibayar sama sekali. Padahal nilainya hanya Rp 2,67 Miliar per bulan,” imbuhnya.
Tanto juga menyoroti tentang rencana addendum jumlah titik parkir yang dikerjasamakan, dari 359 titik sesuai dengan SK Bupati no 188/2021 menjadi hanya 87 titik sebagaimana hasil kajian yang dilakukan tim dari Universitas Brawijaya Malang.
Menurutnya, jika hasil kajian baru itu diamini begitu saja oleh Dishub Sidoarjo, itu sama saja dengan menjatuhkan kewibawaan Bupati karena menerbitkan SK yang berisi data-data yang tak akurat sehingga begitu mudah dipatahkan oleh pihak swasta.
“Jelas akan menjadi preseden buruk bagi bupati dan juga Pemkab Sidoarjo. Apalagi kesannya seperti tidak ada perlawanan. Tidak ada usaha sama sekali dari Dishub untuk mempertahankan akurasi SK bupati tersebut,” tambah Tanto yang didampingi Sekretaris LSM Akar Rumput, Yuli Adi Utomo.
Dari semua yang diungkapkannya tadi, Tanto menduga persekongkolan tadi dilakukan untuk menutup peluang pengusaha lain yang akan mengikuti tender lelang parkir yang digelar awal tahun 2022 lalu karena merasa tidak memiliki dana yang cukup.
“Dalam KAK disebutkan perusahaan pemenang harus setor di depan senilai hasil lelang. Kalau angka pagu awalnya saja sudah Rp 20 Miliar, terus menanggung biaya operasional selama setahun, tentu pengusaha bermodal kecil harus berpikir seribu kali. Tapi kalau faktanya sekarang bisa dicicil per bulan, siapapun bisa ikut lelang itu,” ucapnya tegas.
Dari situ, ia melihat kerjasama pengelolaan parkir ini sudah menyalahi UU No. 5 tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya di pasal 22. Sehingga PKS yang ditandatangi bersama antara Pemkab Sidoarjo dengan PT ISS sudah cacat hukum.
“Solusinya adalah membatalkan PKS tersebut dan segera melakukan tender ulang. Dan itu sudah sampaikan semuanya melalui surat yang kami kirim ke bupati, Dishub dan DPRD Sidoarjo,” pungkas Tanto.(pram/hans)
