DNN, SIDOARJO – Hasil kajian Unibraw merekomendasikan hanya 87 titik parkir di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang hingga saat ini layak dikerjasamakan dengan rekanan Pemkab, PT Indonesia Sarana Service (ISS).
Dari jumlah itu, potensi pendapatan paling realistis yang bisa disetor PT ISS ke kas daerah dalam kurun waktu setahun terpotong menjadi Rp 20,4 Miliar. “Ya bener. Memang segitu,” jelas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo, Benny Airlangga Yogaswara ketika dihubungi melalui WA-nya, Rabu (14/09/2022) siang tadi.
Hasil kajian terbaru tersebut bahkan sudah dipaparkan langsung oleh tim konsultan dari Unibraw di forum rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Selasa (13/09/2022) sore kemarin. Kegiatan tersebut juga diikuti seluruh unsur pimpinan PT ISS, Dishub serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kajian tersebut, jauh dibawah hasil kajian sebelumnya yang menyebutkan jumlah lahan parkir yang dikerjasamakan sebanyak 359 titik. Berbekal angka yang kemudian dijabarkan lebih rinci di SK Bupati no 188 itu, PT ISS mengajukan penawaran sebesar Rp 32,09 Miliar.
Lebih lanjut Benny menjelaskan bahwa pihaknya akan memproses agenda perubahan klausul dari Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ia tandatangani pada 25 April 2022 lalu dengan pimpinan PT ISS. Hanya saja ia tak menyebut batasan waktu pastinya. “Segera,” katanya singkat.
Terkait titik-titik parkir potensial lainnya yang bahkan belum tersurat dalam SK Bupati tersebut, misalnya di Pasar Porong, Pasar Taman, Wonoayu dan sebagainya dipastikan belum akan diikutsertakan dalam materi addendum tersebut.
“Khan masih memungkinkan untuk dilakukan addendum-addendum berikutnya. Jadi bertahap saja. Untuk kali ini kita lebih fokus ke hasil kajian Unibraw itu saja dulu,” imbuh mantan Asisten 2 Sekda Kabupaten Sidoarjo itu.
Sementara itu, ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan mengatakan semestinya Dishub tetap berusaha mempertahankan lokasi-lokasi parkir yang telah tertulis di SK bupati tersebut. Bahkan, menurutnya masih bisa ditambah titik-titik lain yang belum tercatat.
Caranya dengan membentuk satgas khusus untuk mengambil alih lahan-lahan parkir tepi jalan umum dan juga tempat-tempat khusus yang saat ini justru dikuasai secara ilegal oleh pihak-pihak lain. Dengan begitu akan menambah potensi pendapatan daerah yang hasilnya bisa dipergunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah.
“Jangan ada negara di dalam negara. Masa pemerintah koq kalah dengan preman. Jadi Dishub harus segera membentuk satgas itu. Mungkin bisa melibatkan aparat TNI dan Polri,” jelas Kayan yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/09/2022) siang tadi.
Ketika masukan tersebut dikonfirmasikan, Kadishub menjawab, “ya bertahap lah.” (pram/hans)
.jpg)
