DNN, SIDOARJO – Rencana pembangunan SMP Negeri di Prambon harus terealisasi tahun ini. Karena itu jika hingga saat ini prosesnya masih terkendala pembebasan lahan, bisa saja lokasinya dialihkan ke desa lain.
“Kami sih berharap, SMP negeri tersebut tetap ada di Desa Kajartengguli. Tapi masalahnya targetnya tahun ini tahap pembebasan lahannya harus berhasil dituntaskan sehingga tahun depan pembangunan fisiknya sudah bisa dieksekusi,” jelas Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno.
Ia yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/09/2022) siang tadi mengatakan pencapaian target itu mutlak harus dilakukan agar jangan sampai dana yang terlanjur dialokasikan untuk program pembangunan di sektor pendidikan itu masuk ke kotak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
“Karena itu Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan-red) harus lebih masif lagi dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat. Akan lebih baik lagi kalau kami sebagai anggota dewan dari Dapil Prambon juga dilibatkan,” katanya lagi.
Iapun mencontohkan, proses pembangunan SMP Negeri 2 Tulangan di Desa Grinting yang saat ini sudah berjalan. Bahkan informasi yang diterimanya, sekolah tersebut sudah siap menggelar Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2023.
Karena itu Suyarno mendorong warga, khususnya para pemilik tanah yang menjadi calon lokasi pembangunan SMP Negeri 2 Prambon untuk melepas lahannya. Apalagi ini terkait dengan pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini tujuannya untuk anak cucu mereka nanti supaya nggak kesulitan untuk masuk sekolah negeri. Apalagi dengan sistem Zonasi yang diterapkan saat ini tentu akan sangat menguntungkan warga desa Kajartengguli,” imbuhnya.
Saat ini warga Desa Kajartengguli sendiri kesulitan untuk mendapatkan kursi di SMP Negeri Prambon di Desa Wiro Biting karena lokasinya yang cukup jauh, yakni sekitar 2,5 km.
Apalagi, harga yang ditawarkan Pemkab Sidoarjo untuk setiap bidang tanah disana juga dianggap cukup layak. Disebutkannya, APBD 2022 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14 Miliar untuk proyek ini. Dari jumlah itu, Rp 7 Miliar diantaranya dipakai untuk pembebasan lahan seluas 1 hektar. Sedangkan sisanya untuk biaya pembangunan gedungnya.
“Kalau dirata-rata, setiap meternya dihargai Rp 700 ribu. Saya kira itu sudah sesuai dengan harga pasaran tanah disana. Tapi saya dengar pemilik tanah mintanya sekitar Rp 1,2 juta per meter,” pungkas legislator PDI Perjuangan itu.(pram/hans)
