Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo menerima buku-buku modul pengajaran tentang toleransi yang dibuat Komunitas Budaya Brang Wetan.DNN, SIDOARJO – Komunitas Budaya Brang Wetan mendorong Pemkab Sidoarjo untuk segera mengambil langkah strategis untuk memotong mata rantai paham intelorensi dan radikalisme di kota delta.
Caranya dengan memberikan pemahaman secara lengkap dan berkesinambungan pada masyarakat yang dimulai dari lembaga pendidikan formal. Baik itu pada peserta didik, guru bahkan orang tua siswa.
“Penanaman doktrin-doktrin intoleransi dan radikalisme biasanya sudah dilakukan sejak usia SD, berlanjut ke SMP dan SMA. Lalu pematangannya dilakukan di dalam kampus. Rantai inilah yang harus kita potong,” tandas Koordinator Divisi Pendidikan Brang Wetan, Masrullah.
Koordinator Divisi Pendidikan Brang Wetan, Masrullah.
Langkah-langkah itulah dilakukan komunitas tersebut dengan menggelar mini workshop terkait pembentukan ‘Sekolah Toleransi’ di beberapa lembaga pendidikan formal di Sidoarjo. Diantaranya di SMAN 1 Gedangan, MAN Nurul Huda Sedati, SMPN 1 Waru, SMPN 1 Taman dan SMPN 1 Gedangan.
“Ini sudah tahun ketiga kami menggelar acara tersebut,” imbuh Masrullah di forum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi D di ruang rapat DPRD Sidoarjo, Kamis (15/09/2022) siang tadi. Kegiatan itu juga dihadiri perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Dewan Kesenian Sidoarjo.
Lebih lanjut pria yang akrab dengan panggilan Arul itu mengatakan langkah Brang Wetan itu akan lebih masif jika mendapatkan dukungan dari Pemkab Sidoarjo. Namun upaya mensosialisasikan semangat toleransi dalam keberagaman masyarakat ini tidak bisa diserahkan pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja.
“Harus ada sinergi antar stakeholder. Diantaranya Dikbud, Bakesbangpol, Dispora bahkan jika perlu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi tidak bisa parsial-parsial. Untuk itu diantara OPD itu harus membuang ego sektoralnya masing-masing,” tandasnya.
Tanpa adanya sinergitas antara OPD-OPD tersebut dengan komunitas masyarakat seperti Brang Wetan, upaya menanamkan semangat dan jiwa toleran pada masyarakat demi mencegah tumbuh suburnya paham radikalisme akan berjalan lambat.
“Jangan sampai telat dalam berbuat. Setelah ada kejadian, terorisme misalnya, Pemkab baru kebakaran jenggot lalu membuat program-program yang sebenarnya justru tidak mengena ke sasaran. Dalam masalah toleransi berbangsa dan bermasyarakat seperti ini wong waras nggak boleh ngalah,” tandasnya.
Namun semua upaya serta harapan akan kehadiran pemerintah dalam masalah ini tetap berpulang pada niat baik Pemkab Sidoarjo. “Kita lihat saja, apa Pemkab punya good wil untuk menjaga dan menumbuh kembangkan jiwa toleransi antar sesama warga atau tidak,” pungkasnya.
Sementara itu, seluruh legislator di Komisi D DPRD Sidoarjo mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan serta yang direncanakan oleh komunitas budaya Brang Wetan. Bahkan sudah selayaknya pemerintah ikut hadir untuk mendukung kegiatan tersebut.
“Dukungannya bisa dengan membuka akses seluas-luasnya pada sekolah-sekolah lain serta ke berbagai komunitas pemuda di Sidoarjo untuk mendapatkan materi pengajaran tentang toleransi ini,” jelas Ketua Komisi D, Abdillah Nasih.
Bahkan, tambahnya, Pemkab juga harus memberikan dukungan berupa bantuan pendanaan agar semangat menjaga toleransi antar warga di Kabupaten Sidoarjo bisa dilakukan lebih masif dan berkesinambungan.(pram/hans)
