DNN, SIDOARJO - Bupati LIRA Sidoarjo, H.M Nizar mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersikap tegas terhadap Tempat-tempat Pemotongan Hewan (TPH) liar, terutama di Desa Tropodo Kecamatan Krian.
"Saya kira sudah sangat jelas temuan pelanggarannya, UU-nya juga jelas. Apalagi TPH itu tidak ada izinnya, juga melakukan penggelonggongan serta penyembelihan sapi betina produktif. Dan ini disaksikan banyak orang . Lalu tunggu apa lagi?," ujarnya.
Ia yang ditemui di kantornya, Minggu (18/09/2022) sore tadi menambahkan, seharusnya sudah cukup alat bukti dan saksi yang dibutuhkan oleh aparat kepolisian untuk menjerat para pemilik TPH liar tersebut.
“Seharusnya sudah bisa langsung diambil tindakan pada saat itu juga. Tapi kenapa kok dibiarkan, ada apa dengan aparat penegak hukum kita ini," tukas pria yang juga politisi dari partai Golkar itu. Apalagi menurutnya, TPH liar itu sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini ada 7 TPH liar yang lokasinya tersebar di Kecamatan Krian. Untuk itu pihaknya akan mengawal kasus ini agar diusut sampai tuntas oleh aparat kepolisian.
"Ini momen yang baik, APH harus ambil tindakan tegas, sebab keberadaan TPH liar ini sangat merugikan keuangan daerah serta mengancam kesehatan masyarakat khususnya warga Sidoarjo," tegasnya.
Namun disisi lain, Nizar juga mengingatkan dinas terkait untuk melakukan kajian terkait fenomena ini guna mendapatkan solusi terbaik agar masyarakat tidak menjadi korbannya. Karena menurutnya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api.
"Inventarisir semua permasalahan. Misalnya mengapa TPH liar itu bisa tumbuh subur disana, apakah infrastruktur RPH (Rumah Potong Hewan-red) kita kurang memadai atau pelayanannya kurang cepat dan memuaskan. Yang juga perlu untuk dipikirkan adalah, kalau TPH itu ditutup, bagaimana nasib para pekerjanya," ungkap Nizar lagi.
Soal isu yang menyebutkan adanya ‘orang kuat’ dari unsur aparat pemerintah dan oknum penegak hukum, Nizar meragukannya. "Saya yakin kok tidak ada. Kalaupun ada, masa negara kalah dengan orang orang seperti itu,"tegasnya.
Sementara itu camat Krian, Ahmad Fauzi ketika dihubungi terpisah melalui selulernya mengatakan, pihaknya mengaku sudah pernah melakukan sosialisasi bersama dinas terkait tentang permasalahan ini dengan para pemilik TPH liar itu.
"Saat awal saya menjabat itu sudah saya lakukan untuk mengiring mereka ke RPH, namun kendalanya saat itu RPH overloud," ungkapnya.
Fauzi yang juga pernah menjabat sebagai Sekcam Gedangan ini juga menegaskan, pada prinsipnya dirinya mendukung aparat penegak hukum (APH) mengambil langkah tegas atas temuan pelanggaran saat tim melakukan sidak kemarin.
"Intinya kalau memang ditemukan pelanggaran, silahkan APH mengambil tindakan sesuai regulasi yang ada, namun saya juga berharap permasalahan ini juga ada solusinya. Misalnya Infrastruktur yang ada di RPH harus kita siapkan dengan baik agar mereka mau melakukan pemotongan hewan disana," pungkasnya.(Hans/Pram)
