Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto
DNN, SIDOARJO – DPRD Sidoarjo bakal kembali menggelar rapat dengar pendapat atau hearing terkait silang sengkarut kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus antara Pemkab Sidoarjo dengan PT Indonesia Sarana Service (ISS).
Kali ini, kegiatan itu dilaksanakan setelah adanya desakan masyarakat kota delta melalui aliansi LSM Gaspira yang dikomandoi Sunandar, Sumarno (MAKI Jatim) dan Sigit Imam Basuki dari Java Corruption Watch (JCW).
“InsyaAllah Senin depan (12/09/2022-red). Kami akan undang semua pihak yang berkompeten dalam masalah ini. Diantaranya perwakilan LSM-LSM tadi, lalu dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan juga dari Bagian Hukum,” jelas ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto yang dihubungi Sabtu (10/09/2022) sore tadi.
Ia berharap melalui pertemuan tersebut bisa dicarikan solusi terbaik untuk menuntaskan masalah pengelolaan parkir tepi jalan ini. Baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi pelayanan pada masyarakat.
Sedangkan pihaknya sendiri akan lebih memposisikan diri sebagai fasilitator dalam masalah ini. “Dan tentu saja kami akan all out untuk menjalankan fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap Pemkab. Khususnya untuk mengoptimalisasi potensi pendapatan daerah,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jalinan kerjasama Pemkab Sidoarjo yang digawangi Dishub dengan PT ISS dalam pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus tersendat. Indikasinya, hingga memasuki bulan ketiga pada September ini, rekanan Pemkab tersebut sama sekali belum menyetorkan dana ke kas daerah.
Padahal sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani kedua pihak pada April lalu, seharusnya PT ISS membayar Imbal Jasa Kerjasama sebesar Rp 2,67 Miliar yang disetorkan paling lambat tanggal 18 setiap bulannya.
Namun hingga saat ini, PT ISS belum melakukan setoran ke kas daerah untuk pembayaran di bulan Juli dan Agustus. Mereka berdalih penundaan pembayaran itu dilakukan karena dua alasan. Yang pertama karena kode rekening yang diberikan Dishub tidak sesuai dengan yang tertulis di PKS.
Sedangkan yang kedua adalah masalah jumlah titik parkir yang kewenangan pengelolaannya diserahkan ke PT ISS ternyata tak sesuai dengan PKS yang mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo No 188 tahun 2022.
Di SK tersebut tersurat jumlahnya ada 359 titik parkir. Namun setelah dilakukan kajian ulang oleh lembaga independen yang ditunjuk kedua belah pihak, ternyata hanya ada 100 titik parkir yang tersedia.
Karena itu PT ISS bersikeras agar dilakukan addendum terhadap PKS dulu terkait hal itu termasuk penghitungan ulang besaran uang yang harus mereka setorkan. Setelah itu barulah mereka mau melakukan pembayaran.(hans/pram)
