DNN, SIDOARJO – Kepala Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia mengaku memang tidak mengajukan tambahan dana untuk petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Ya, kalau di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan-red) tahun ini memang belum ada,” katanya ketika dihubungi melalui wall chat WA-nya, Senin (29/08/2022) kemarin. Menurut Ainun, keputusannya tersebut dilakukan berdasarkan petunjuk Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo.
Meski begitu ia mengaku tidak tahu dasar pertimbangan tidak ditambahinya anggaran tersebut meskipun peningkatan kesejahteraan bagi para Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu itu tercatat sebagai salah satu dari 17 program prioritas bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor. “Mungkin tidak ada fiskalnya,” sahutnya singkat.
Ainun menambahkan, rencananya baru di tahun anggaran 2023 mendatang pihaknya akan kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8 Miliar untuk pembayaran honor kader PPKBD tersebut. “Seingat saya Gus Bupati matur, tahun depan insyaallah dikembalikan seperti semula,” tambah mantan Camat Sukodono tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, para kader kesehatan di kota delta justru mengeluh lantaran besaran honor mereka ‘tersunat’ di tahun anggaran 2022 ini. “Tahun lalu, dapatnya Rp 150 ribu per orang setiap bulannya. Sekarang ini kami hanya terima kurang dari Rp 70 ribu saja setiap bulannya,” ujar salah seorang kader kesehatan di desa Kramat Jegu Kecamatan Taman yang tak mau disebut namanya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso diketahui alokasi anggaran tersebut sengaja dikepras oleh Pemkab Sidoarjo saat pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 lalu. “Dulunya memang Rp 8 Miliar. Tapi untuk tahun ini hanya diajukan Rp 4 Miliar saja,” katanya.
Saat ditanyakan, TAPD Pemkab Sidoarjo menyatakan akan menambahkan kekurangan dana honor untuk PPKBD tersebut pada saat pengajuan PAK APBD 2022. Namun rencana itu batal dilaksanakan meski DPRD sudah mendesak agar alokasi dana tersebut ditambahkan.(pram/hans)
.jpg)
