 |
| Puskesmas Gedangan (Foto by: Merdeka.com) |
Episode 1: Kantor Kecamatan dan Puskesmas
Pengelolaan parkir tepi jalan umum dan lokasi khusus yang dikerjasamakan oleh Pemkab Sidoarjo dengan PT Indonesia Sarana Service (PT ISS) sejak awal 2022 lalu belum berjalan mulus. Pasalnya dari 359 titik parkir yang tertulis di dalam SK no 188 yang ditandatangani Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor pada 10 November 2021 lalu baru 19 titik yang sudah digarap oleh PT ISS.
Dan memang disinilah silang sengkarut perparkiran Sidoarjo ini bermuara. Mulai hari ini, tim liputan DNN akan mengupas titik-titik parkir yang tersurat di SK Bupati tersebut.
DNN, SIDOARJO – Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 kecamatan. Dan di wilayah kecamatan-kecamatan itu sudah berdiri 27 Puskesmas, baik yang hanya melayani rawat jalan maupun rawat inap.
Di SK Bupati tentang Lokasi Tempat Parkir Pemkab Sidoarjo dituliskan juga nama dan alamat fasilitas layanan kesehatan sekaligus kantor kecamatan sebagai Tempat Parkir Khusus (TPK). Hanya saja tak semuanya tercatat di SK tersebut.
Untuk Kantor Kecamatan misalnya, dari 18 kecamatan, hanya enam saja yang ditetapkan sebagai TPK. Yakni kantor Kecamatan Balongbendo, Buduran, Gedangan, Jabon, Porong dan Tanggulangin yang pengelolaan lokasi parkir di dalam area kantornya dikerjasama pada PT ISS.
Dari hasil pengamatan di lapangan, ruang terbuka di dalam area kantor-kantor kecamatan tersebut tidak terlalu luas. Sebagian besarnya malah sudah dipenuhi kendaraan milik staf kantor kecamatan-kecamatan itu.
Menariknya, kantor kecamatan Sukodono yang dilengkapi fasilitas Mini Mall Pelayanan Publik (MPP) dan memiliki area parkir yang relatif lebih luas daripada keenam kecamatan diatas, justru tidak tercantum dalam SK tersebut.
Untuk Puskesmas, dari 27 unit yang ada hanya 13 saja yang berstatus TPK versi SK Bupati tersebut. Diantaranya di Puskesmas Balongbendo, Buduran, Sidodadi-Candi, Gedangan, Jabon, Krembung, Puskesma Krian dan Barengkrajan, Tarik, Porong, Sukodono, Urang Agung-Sidoarjo dan Puskesmas Sidoarjo.
Menariknya di beberapa Puskesmas, lokasi parkirnya masih dibagi menjadi lebih dari satu titik. Yakni di Puskesmas Sidodadi (2 titik) dan Puskesmas Kedungsolo-Porong (2 titik). Lalu di area dekat Poli Rawat Jalan dan di bagian depan Puskesmas Krian.
Beberapa orang camat yang dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (05/08/2022) mengaku sama sekali tidak tahu dan merasa belum pernah mendapatkan pemberitahuan kalau area kantornya dijadikan TPK sebagaimana tersurat dalam SK Bupati tersebut.
Bahkan salah seorang camat yang mewanti-wanti identitasnya dirahasiakan mengatakan sangat tidak mungkin membebankan biaya parkir pada warga yang berkepentingan di kantornya. “Ini khan soal pelayanan, masa harus mbayar parkir, Apalagi OPD sekarang menuju Zona Integritas, WBK, dan WBM. Kalau sampai parkir ini dipungut bisa dicoret itu sama tim Menpan RB” ujarnya.(hans/pramono)
