DNN, SIDOARJO – Meski masuk dalam daftar 17 program kerja bupati Sidoarjo, namun para kader kesehatan di kota delta justru mengeluh lantaran besaran honor mereka ‘tersunat’ di tahun anggaran 2022 ini.
Sebagaimana disebutkan beberapa orang Kader Kesehatan di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman, beberapa waktu lalu, mereka mengatakan honor mereka dari pos Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) berkurang sejak awal tahun 2022 lalu.
“Tahun lalu, dapatnya Rp 150 ribu per orang setiap bulannya. Sekarang ini kami hanya terima kurang dari Rp 70 ribu saja setiap bulannya,” ujar salah seorang kader kesehatan di desa tersebut yang tak mau disebut namanya.
Uang tersebut dikirimkan secara langsung dari Pemkab Sidoarjo ke nomer rekening masing-masing kader PPKBD. Hanya saja, transfer honor itu tidak dilakukan setiap bulan, namun per tiga bulan sekali senilai Rp 200 ribu untuk setiap orang.
Ia dan rekan-rekannya sesama kader kesehatan di desa itu yang berjumlah sekitar 60 orang pernah berusaha menanyakan masalah tersebut ke perangkat desa. “Tapi dijawab tidak tahu. Katanya mungkin dananya memang tidak ada,” katanya lagi.
Menyikapi keluhan tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso menjelaskan alokasi anggaran tersebut memang dikepras oleh Pemkab Sidoarjo pada saat pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 lalu.
“Dulunya memang Rp 8 Miliar. Tapi untuk tahun ini hanya diajukan Rp 4 Miliar saja. Saat pembahasan RAPBD pada akhir tahun 2021 lalu kami sudah minta porsi anggaran ini ditambah,” ujar Bangun yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/08/2022) pagi tadi.
Namun, imbuhnya, pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mau menerima usulan tersebut. Mereka berjanji akan menambahkan kekurangan dana honor untuk PPKBD tersebut pada saat pengajuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
“Tapi faktanya, di berkas PAK yang baru diajukan TAPD beberapa hari lalu malah sama sekali tidak ada tambahan dana untuk kader kesehatan di tingkat desa itu,” tukas legislator PAN asal Kecamatan Krian itu.
Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasikh dan salah seorang anggotanya, Aditya Nindyawan. Menurut mereka, sudah selayaknya Pemkab mengalokasikan tambahan dana tersebut.
Apalagi, hal itu masuk dalam daftar 17 program prioritas bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor di masa pemerintahannya yang akan berakhir dua tahun ke depan. Yakni Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu.
Nasikh juga menambahkan, pemerintah pusat hingga daerah punya banyak program kerja bagi para kader kesehatan di tingkat desa. “Setiap program itu ada honornya. Dan biasanya, penerimanya ya orang-orang itu saja,” tandasnya.(pram/hans)