Iklan

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhrD7yx-DdJE6SBDqIT7yYDbFn8AyQ1qCVF6DMmDJMwOGKECtRYGVfcKtttbMd0Ot8qhWSfdv-UHaStsH7PUTdAba0tAq0_Y1z3B7Su3LM7_IUY9t2IvXt5Jn4w6_VGCJTb3iW3KBzB6745tc_-1sTHRX9mW1mAUjYRkq4u8z9OIwDjeJDLBY-MoRRZ=s1600

Iklan

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhrD7yx-DdJE6SBDqIT7yYDbFn8AyQ1qCVF6DMmDJMwOGKECtRYGVfcKtttbMd0Ot8qhWSfdv-UHaStsH7PUTdAba0tAq0_Y1z3B7Su3LM7_IUY9t2IvXt5Jn4w6_VGCJTb3iW3KBzB6745tc_-1sTHRX9mW1mAUjYRkq4u8z9OIwDjeJDLBY-MoRRZ=s1600
,

Iklan

Sudah Ditunggu Emak-Emak Sidoarjo, Eh Ternyata Program KURMA Malah Ditunda

Tuesday, May 17, 2022, May 17, 2022 WIB Last Updated 2022-05-17T11:19:59Z

 

Tangkap layar video sosialisasi program KURMA yang digelar Pemkab Sidoarjo pada akhir Februari lalu.




DNN, SIDOARJO – Program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) yang sedianya dilaunching 25 April lalu dipastikan molor. Bahkan program pemberian bantuan uang tunai antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta itu ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.


“Ada sesuatu yang perlu disempurnakan dulu,” jelas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop & UM) Sidoarjo, M. Edi Kurniadi yang dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (17/05/2022) sore tadi.


Jika mengacu pada suratnya yang dilayangkan pada Plh Sekda Sidoarjo pada 25 April lalu, disebutkan tentang akan dilakukannya perubahan terhadap Perbup no 26 tahun 2022 yang menjadi salah satu peraturan yang melandasi program tersebut.


Padahal program prioritas bupati dan wakil bupati Sidoarjo itu sudah terlanjur disosialisasikan ke masyarakat melalui pemerintah desa dan kelurahan di seluruh wilayah kota delta. 


Rencananya, tahun ini ada sekitar 2.400 kelompok usaha yang dikelola kaum Hawa berbasis RT yang akan menerima bantuan permodalan tersebut. Pemkab Sidoarjo sendiri sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 Miliar dalam APBD 2022 untuk merealisasi program tersebut.


Dan sesuai dengan Perbup Nomor 26 Tahun 2022, pemberian bantuan modal tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Karena itu setiap permohonan yang diajukan akan diverifikasi secara bertahap mulai dari tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, kecamatan hingga Dinas.

Surat Kadin Koperasi dan UM pada Plt Sekda Sidoarjo


Penundaan itu menimbulkan kekecewaan masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan beberapa Kepala Desa yang ditemui terpisah. Kades Sruni Kecamatan Gedangan, Saiful Imaduddin mengaku sudah mendengar kabar itu sejak beberapa hari lalu. Namun hingga saat ini ia belum menerima surat resminya dari Pemkab Sidoarjo.


“Gini ini khan menyulitkan kami-kami yang ada dibawah. Waktu sosialisasi dulu kayaknya koq menggebu-gebu, tapi ternyata malah ditunda,” katanya. Padahal sudah banyak proposal pengajuan bantuan dari warganya yang sudah terlanjur dikirim ke Dinas Koperasi melalui kantor kecamatan.


Ungkap senada juga disampaikan Kades Wadungasih, Khoirul. Menurutnya penundaan ini membuktikan jika Pemkab belum siap merealisasi program yang mereka gagas sendiri. “PHP koq terus. Kalau konsepnya memang masih mentah, jangan buru-buru diomongkan ke masyarakat,” sergah Khoirul.


Meski begitu ia berharap penundaan ini tidak terlalu lama karena hanya akan menambah beban para kades dan pamong desa yang menjadi sasaran pertanyaan dari emak-emak yang sudah mengirimkan proposal sejak beberapa bulan yang lalu.(hans/pram)

Iklan

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiHrXgUblR7J64GKvwk21F1_y_jAnosYVe4N8WJS1ygEoiaQHoD6uC6hOFD7Lj7Nhylelg-_3ysD-haxn-VkxpCbGdWZuisXKGv8drTp8Tge5dE3Ar27KflCOTyCko8Gjr6zU6MGCjNEmRn8hoeQR8-XEVX3C3nRJbjghKk71eIgP6EJkJhm4jEp6V_=s1280

CV DELTA TOUR

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh5qCd9AeFn-lyqVbBcH8rTim07Ay_xbYd6AiaVSQnXSY57S_XnKzbeyqlcuFXemvK5Q0yU-umA4FaH8ThX1Gut8vyjVviRQMZvT9HCrdv9nnzHn8MimtwNQpLxE4onUfobXs_xamjsooT5dxxba72AfCEFlBwXUigoIlRAEIT4stnjHsqKI4Gsl0sa=s1280