Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor
DNN, SIDOARJO – Tegas namun tetap humanis. Sikap itulah yang harus dilakukan aparat Satpol PP Sidoarjo dalam melakukan tugasnya sebagaimana tersurat dalam Perda nomor 10 tahun 2013 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibun Tranmas)
Pernyataan itu disampaikan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor usai menggelar rapat dengan jajarannya di kantor Sekretariat daerah (Setda), Jum'at, (04/03/2022) siang tadi.
Dikatakannya, penegakan Perda, terutama urusan penertiban PKL memang masih belum maksimal. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat khususnya para PKL serta masih terbatasnya tempat yang bisa dijadikan sebagai sentra PKL di kota delta.
Menurut Muhdlor, penegakan sipil berbeda dengan penegakan institusi hukum seperti TNI-Polri. Ia tidak ingin pemerintahan di bawah kemimpinannya justru terkesan kaku dan tidak humanis. "Mulai sekarang saya minta seluruh jajaran Satpol PP terutama yang bertugas di lapangan harus meningkatkan kompetensinya dalam hal komunikasi dengan masyarakat,” tandasnya.
Alumnus Unair Surabaya itu juga mewanti-wanti jajarannya untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Bahkan Muhdlor meminta pimpinan Pol PP Sidoarjo untuk tak segan-segan memberikan tindakan tegas pada anggotanya yang bersikap kasar pada warga.
"Di situasi seperti sekarang ini, semua energi fokus pada pemulihan ekonomi. Jangan sampai ada yang berbuat tidak terpuji, seperti melakukan pungli kepada PKL," tegasnya.
Lebih lanjut Muhdlor menambahkan, masyarakat juga ikut andil dalam mendorong perubahan Sidoarjo. Namun diperlukan kesepahaman dari seluruh komponen masyarakat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban umum.
Ditegaskannya, Pemkab Sidoarjo tidak melarang masyarakat menjalankan usaha, malah sebaliknya mendorong pelaku usaha kecil untuk tetap survive dan bisa berkembang. Tapi disisi lain, pemerintah juga punya tugas menata segala urusan yang menyangkut kepentingan publik.
“Disana ada Perda yang harus ditegakkan bersama. Seperti PKL yang berjualan di pinggir jalan umum yang menimbulkan kemacetan dan merusak taman, maka dengan terpaksa akan kami tertibkan, karena sudah menganggu ketertiban umum," imbuh Muhdlor.
Ia juga tidak menafikan adanya fenomena umum yang menunjukkan bahwa keberadaan PKL sudah menjadi warna dan bagian dari wajah kota. Oleh karenanya Bupati Muhdlor akan berupaya mencarikan solusinya.
"Tidak hanya relokasi PKL, pemkab Sidoarjo sudah mengalokasi puluhan milyar lewat program Kurda Sayang (Kredit Usaha Rakyat-red) dengan bunga ringan 3 persen/tahun. Pelaku usaha mikro bisa mengajukan pinjaman tambahan modal usaha lewat BPR Delta Artha," pungkasnya.
Sementara itu ditemui terpisah, Kasatpol PP Sidoarjo Widiantoro Basuki memberi ultimatum pada jajarannya agar tidak melakukan praktek pungli terhadap para PKL. Ia bahkan mendorong masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui ada anggotanya yang melakukan pungli.
"Apabila ada oknum anggota Satpol PP yang menerima uang pungli dari PKL akan ditindak tegas sesuai dengan UU berlaku. Sanksinya sampai pemberhentian dengan tidak hormat," tegas Wiwid, panggilan akrab Widiantoro.(adv/pram)
.jpg)
