DNN, SIDOARJO – Pemberian ganti rugi atas tanah dan bangunan yang terlindas pembangunan Flyover di Kecamatan Krian hanya akan diberikan untuk bidang yang dilengkapi dokumen atau surat-surat kepemilikan yang sah.
“Sedangkan pemilik bangunan tidak bisa menunjukkan dokumen atau surat-surat kepemilikan tanah seperti sertifikat, surat petok D atau letter C tidak masuk dalam appraisal,” jelas Ketua Tim Percepatan Persiapan Pembangunan Flyover JPL 64 Krian, M. Bachruni, Selasa (22/03/2022).
Sebagaimana dikutip dari pers rilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo, proses appraisal atau penentuan nilai ganti rugi tersebut akan dimulai pada Jumat (25/03/2022) besok.
“Ada 74 bidang yang berdiri di titik lintas jembatan. Jika ditambah dengan yang berada di off ride (turunan-red), jumlahnya ada 110 bidang,” kata Bachruni.
Setelah disepakati dan dokumennya dinyatakan lengkap, barulah dilakukan pembayaran. Dan berikutnya, Pemkab Sidoarjo akan melakukan pembongkaran seluruh bangunan yang masuk dalam peta proyek pembangunan Flyover JPL-64 Krian tersebut.
“Kami akan segera memproses pembayaran karena targetnya akhir Maret seluruh dokumen termasuk dokumen pembebasan lahan sudah harus diserahkan ke Kementerian Perhubungan RI,” imbuh birokrat yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan itu.
Sementara itu, beberapa warga di lokasi pembangunan jalan layang sepanjang 740 meter plus areal turunan sejauh kurang lebih 100 meter itu sudah ada yang mulai mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan rumahnya.
“Timelinenya, saat ini mereka sudah diberikan SP (Surat Peringatan-red) 3 untuk segera mengosongkan bangunan, kita beri batas waktu 3 hari. Kemudian 29 Maret sudah mulai dilakukan pembongkaran,” pungkas Bachruni.(pram/hans)
.jpg)
