 |
| Ketua komisi A DPRD Sidoarjo H Sullamul Hadi Nurmawan |
DNN, SIDOARJO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan kunjungan kerja di kabupaten Sidoarjo beberapa bulan yang lalu, memberi catatan untuk pemkab Sidoarjo agar menginventarisir semua aset yang dimiliki oleh Pemkab. Untuk itu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memerintahkan kepada semua OPD agar menginventarisir semua aset miliknya dan di catatkan melalui BPKAD ( Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah). Hal ini kemudian menjadi program prioritas yang dilakukan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) pada tahun 2022 ini.
Menurut Plt Kepala BPKAD Sidoarjo Inayah, ketika di hubungi melalui handpone-nya, Jumat, 7/1/2022 siang tadi, pihaknya menyatakan bahwa BPKAD sejak bulan November tahun lalu, sudah menyetorkan 1870 berkas dari 1926 berkas aset ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang belum bersertifikat untuk di ajukan proses penerbitan sertifikat.
"Mulai bulan November sampai Desember tahun lalu kami sudah setorkan 1870 berkas dari 1926 berkas aset yang harus di selesaikan, 514 berkas saat ini masuk proses ukur dan 19 berkas sudah terbit," ungkap Inayah.
Salah satu aset yang diinventarisir saat ini adalah tanah dan bangunan SD/SMP negeri se-kabupaten Sidoarjo. Untuk itu Pihaknya meminta kepada camat dan kepala desa bisa bekerja sama dan membantu proses penyertifikatan aset aset ini. Inayah juga meminta agar camat dan kepala desa bisa hadir dilokasi saat petugas BPN melakukan pengukuran. Hal ini guna memudahkan proses ukur sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat.
"Pihak BPN tidak akan mau melakukan pengukuran kalau tidak didampingi oleh pemangku wilayah tempat aset berada," tambahnya.
Berkenaan dengan adanya beberapa kepala desa yang tidak mau asetnya disertifikatkan atas nama pemerintah kabupaten Sidoarjo, pihaknya mempersilahkan bisa diatasnamakan pemerintahan desa setempat.
"Tidak ada masalah, silahkan saja yang penting aset tersebut harus terinventarisir dan bersertifikat" jelas Inayah.
Namun pihaknya juga mengingatkan, apabila aset itu atas nama desa, jika suatu saat membutuhkan perawatan, pembayaran pajak, dan lain sebagainya, desa harus menyiapkan anggaranya juga.
Senada dengan hal itu, ketua komisi A DPRD Sidoarjo H Sullamul Hadi Nurmawan ketika ditemui di kantor DPRD Sidoarjo, mengingatkan kepada BPKAD agar tidak memaksakan diri untuk mensertifikatkan aset yang memang milik pemerintah desa untuk diatasnamakan pemerintah kabupaten Sidoarjo.
"Kami sudah rapat dengan pihak aset, pihak BPN, asisten meminta agar diluruskan dulu tentang data alas hak aset itu, masuk data alas hak siapa ?," Ungkap politisi PKB ini.
Lebih lanjut Pria yang pernah menjabat ketua DPRD Sidoarjo ini menyatakan apabila alas hak aset itu sudah jelas, maka semua pihak harus bisa menerima dan memahami.
"Kalau aset itu alas haknya milik desa ya disertifikatkan atas nama desa atau sebaliknya, yang penting semua aset harus bersertifikat, dan tercatat di BPKAD, milik desa ataupun kabupaten kan ya tetap milik negara," pungkasnya.(Pram/Hans)
