 |
| Ketua FKKD Sidoarjo, Heru Sulton |
DNN, SIDOARJO – Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) mengapresiasi upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan melalui program penyaluran Bantuan Keuangan (BK) ke desa-desa.
“Tapi akan lebih baik kalau BK itu dibagikan secara merata proporsional dan bukan terkesan tebang pilih,” jelas Ketua FKKD Sidoarjo, Heru Sulton yang dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (06/01/2021) siang tadi.
Disebutkannya, saat ini tidak semua desa mendapatkan jatah dana BK tersebut, baik yang disalurkan melalui para anggota DPRD Sidoarjo maupun melalui politisi eksekutif. Itupun, jumlahnya juga bervariasi di tiap desa. Ada yang mendapatkan ratusan juta rupiah, namun ada desa-desa tertentu yang diguyur hingga miliaran rupiah.
Kedua hal inilah yang menurut Heru Sulton menjadi keprihatinan organisasi yang dipimpinnya. “Tugas dan tanggung jawab kepala desa itu sama, tapi kenapa kucuran dananya berbeda,” kata Kades Suwaluh Kecamatan Balongbendo itu.
Ia berharap tidak ada lagi ketimpangan dalam upaya pemerataan pembangunan di 352 desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana visi dan misi bupati serta wakil bupati. Apalagi hasil dari pembangunan tersebut juga sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota delta.
Heru menambahkan peran eksekutif maupun legislatif sangat dibutuhkan untuk mendongkrak nilai pendapatan desa. Tujuannya agar seluruh program pembangunan yang sudah dirumuskan melalui Musyawarah Desa bisa terpenuhi.
“Di tahun 2022 ini lahir Perpres (peraturan Presiden-red) Nomer 104 yang mengatur tentang keuangan yang bersumber dari Dana Desa. Karena itu desa yang tidak mendapatkan BK terpaksa hanya jadi penonton,” imbuhnya.
Berdasarkan data yang tertulis dalam dokumen evaluasi APBD Sidoarjo tahun 2022 yang dikeluarkan Pemprop Jatim beberapa waktu lalu tersurat, besaran dana BK yang dibagikan ke desa-desa pada tahun ini sebesar Rp 540,5 Miliar lebih.
Dari jumlah itu Rp 518,3 Miliar diantaranya akan didistribusikan dalam bentuk Bantuan Keuangan Umum. Patokan angka tersebut mencakup 9,2% dari total belanja Kabupaten Sidoarjo di tahun ini yang total dianggarkan sebesar Rp 5,4 Triliun. Khusus untuk 50 orang anggota DPRD Sidoarjo diberi kewenangan menyalurkan dana BK sebesar Rp 63 Miliar.
Sedangkan Rp 22,1 Miliar lainnya akan disalurkan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sidoarjo, Mulyawan yang dihubungi terpisah mengatakan sebagian dari dana BKK ini akan dialokasikan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan digelar serempak tahun ini.(hans/pram)
