DNN, SIDOARJO - Puskesmas diharuskan merujuk warga miskin yang membutuhkan layanan kesehatan lanjutan ke RSUD Sidoarjo. Dengan begitu semua warga kota delta tetap bisa berobat secara gratis sekalipun namanya tidak tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Hanya saja mereka tetap diharuskan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di desanya masing-masing supaya biaya pengobatan di rumah sakit pelat merah itu bisa ditanggung oleh Pemkab Sidoarjo.
“Dan tolong ini diperhatikan ya, Dinsos (Dinas Sosial-red) harus menjamin bisa menerbitkan SKTM itu secepat mungkin. Dan pasien yang masuk rumah sakit harus dilayani dulu, administrasi menyusul,” tandas Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori saat memimpin Rapat Dengar Pendapat di kantor DPRD Sidoarjo, Rabu (05/01/2021) siang hingga sore tadi.
Menurut Dhamroni, langkah strategis itu mutlak harus dilakukan demi memberikan jaminan layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, khususnya warga miskin. Dengan begitu, masyarakat sudah tidak perlu galau lagi sekalipun namanya tidak tercatat sebagai peserta BPJS atau yang kepesertaannya dibekukan.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Bambang Riyoko yang ikut hadir dalam kegiatan itu menandaskan saat ini masyarakat membutuhkan kepastian soal pemberian layanan kesehatan gratis dari Pemkab itu.
Anggota fraksi PKS, Aditya Nindyawan juga mendesak bupati Sidoarjo untuk mengeluarkan piranti regulasi yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam pengurusan syarat administrasi guna mendapatkan layanan kesehatan gratis. “Intinya, aturan itu harus fleksibel,” imbuhnya.
Ketua Fraksi PKB, Abdillah Nasikh meminta Pemkab Sidoarjo untuk tidak lagi memfokuskan pandangan pada pencapaian status Universal Healt Coverage (UHC) yang mensyaratkan prosentase kepesertaan BPJS Kesehatan 95% dari jumlah total warga Sidoarjo.
Saat ini ada sekitar 1,544 juta orang yang sudah tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan, baik aktif maupun non aktif, atau sekitar 93% dari total penduduk Kabupaten Sidoarjo. Untuk meraih UHC itu jumlahnya harus mencapai 1,951 juta orang.
“Yang penting masyarakat harus bisa berobat gratis. Nggak peduli itu pakai skema Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah-red), JKMM (Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin-red) atau apalah namanya,” ucapnya tegas.
Mengomentari hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan, dr Syaf Satriawarman memastikan warga Sidoarjo tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di Puskesmas. Syaratnya hanya dengan menunjukkan KTP pada petugas disana.
Sedangkan untuk layanan perawatan lanjutan, untuk sementara akan difokuskan di RSUD Sidoarjo. Untuk memperluas jaringan, pihaknya berusaha menggandeng beberapa Rumah Sakit Swasta. “Saat ini kami masih berkomunikasi dengan para direkturnya,” sebutnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, di awal 2022 ini Pemkab Sidoarjo hanya mendaftarkan sekitar 57 ribu warganya sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Padahal tahun lalu tercatatnya ada lebih dari 347 ribu warga Sidoarjo mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara gratis.
Artinya ada lebih dari 200 ribu warga kota delta yang kepesertaannya dibekukan oleh BPJS. Akibatnya mereka tidak bisa lagi mengakses pelayanan kesehatan dari lembaga penyedia jasa asuransi kesehatan milik pemerintah itu.(pram/hans)
