 |
| Salah satu tahapan pelaksanaan Pilkades di Desa Sidokepung Kecamatan Buduran pada 2018 lalu. |
DNN, SIDOARJO – Meski sudah dianggarkan dalam APBD, namun Panitia Pemilihan kepala Desa (Pilkades) tetap mengalokasikan dana untuk biaya pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi di level desa tersebut.
Sekretaris Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran, Risaudin Asgaf, yang dihubungi melalui HP-nya, Selasa (21/12/2021) siang tadi mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14 juta untuk biaya pengamanan Pilkades serentak di desanya pada akhir 2020 lalu.
“Rinciannya, untuk petugas kepolisian Rp 6 juta. Lalu untuk personel TNI Rp 2 juta dan untuk Pol PP serta Linmas kami anggarkan Rp 6 juta,” sebutnya. Namun dalam prakteknya tidak semua anggaran itu terserap.
Dijelaskannya, dana itu dibagikan hanya untuk petugas keamanan yang hadir pada saat pelaksanaan pemungutan suara di tiap-tiap TPS maupun berjaga di Balai Desa. “Masing-masing kami beri Rp 200 ribu,” imbuh Risaudin.
Pernyataan tersebut diamini Sekretaris Desa Entalsewu Kecamatan Buduran, Ageng Heru yang dihubungi terpisah. Menurutnya, pengalokasian dana pengamanan berdasarkan petunjuk dari panitia Kabupaten.
Sementara itu anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso menjelaskan sesuai regulasi yang ada, semua pembiayaan pelaksanaan pilkades mutlak dipasok dari APBD. “Aturannya sudah berlaku sejak tahun 2018 lalu,” jelas legislator PAN tersebut.
Hanya saja, jika dirasa ada kebutuhan lain yang belum dianggarkan dalam APBD, pihak panitia Pilkades diperkenankan menggunakan dana dari APBDes, namun sifatnya tidak wajib. “Misalnya, Panitia Pilkades diperbolehkan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan makanan dan minuman bagi personel aparat keamanan yang bertugas,” imbuhnya.
Karena itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Mulyawan menandaskan, pihaknya sudah menginstruksikan pada seluruh Panitia Pilkades Serentak di tahun 2022 mendatang untuk tidak menuliskan nomenklatur biaya pengamanan dalam rencana anggaran kegiatan tersebut.
Perintah itu disampaikan untuk menghindari terjadinya penganggaran ganda dalam pelaksanaan Pilkades. “Biaya keamanan itu sudah dicover APBD, jadi nggak perlu panitia mengalokasikannya lagi,” ucapnya tegas.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar dalam APBD 2022 guna memastikan keamanan pelaksanaan Pilkades serentak yang rencananya akan digelar pada 12 Juni mendatang.
Dalam piranti hukum daerah itu disebutkan, Polresta Sidoarjo menuai anggaran sebesar Rp 1,66 Miliar lebih. Selain itu disiapkan juga dana sebesar Rp 454,5 juta untuk Kodim 0816 Sidoarjo, juga Rp 123 juta untuk Kejaksaan Negeri plus Rp 285,5 juta untuk Satpol PP.(hans/pram)
