 |
| Para anggota aliansi Mahasiswa Banten saat merumuskan pernyataan sikapnya terhadap aksi buruh menuntut Revisi UMP 2022. |
DNN, SERANG - Aliansi gerakan mahasiswa di Propinsi Banten yang terdiri dari Kammi, HMI, Kumala, Hamas, PMII, GMNI dan lainnya menyatakan dukungannya pada upaya para buruh menuntut penghasilan layak.
Dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Senin (27/12/2021) siang tadi, mereka mengecam Gubernur Banten, Wahidin Halim yang dinilai telah bertindak arogan, brutal dan anti demokrasi kepada kaum buruh dan rakyat.
Namun aksi itu justru direspon oleh Gubernur Banten dengan melaporkan para pengunjuk rasa ke Polda Banten dengan tuduhan berlapis. Diantaranya dugaan perusakan, penghinaan lambang negara dan pelanggaran atas UU ITE.
Dan buntutnya, ada lima orang buruh peserta aksi yang ditangkap petugas kepolisian dan kini masih di dalam tahanan Mapolda Banten. Karena itu merekapun menuntut kelima buruh tersebut dibebaskan tanpa syarat.
“Langkah tersebut justru semakin menunjukan watak asli dari Gubernur Banten Wahidin Halim yang anti demokrasi dan anti terhadap kepentingan rakyat. Dan itu justru mem-provokasi kaum buruh untuk melakukan bentuk-bentuk perjuangan dan perlawanan yang lebih massif dan terorganisir,” sebut para mahasiswa dalam press release-nya.
Menurut para mahasiswa dikoordinir oleh Apri, Wahid dan Rival itu, sikap Gubernur Banten tersebut akan berdampak luas pada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi kaum buruh, apalagi di tengah kondisi melonjaknya harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, sewa kontrakan dan lain-lain.
Kenaikan upah yang jauh dari kata layak sudah dapat dipastikan akan membuat kaum buruh dan rakyat secara keseluruhan akan terjerumus dalam situasi dan kondisi yang semakin sulit,” imbuh mereka.
Ditambahkan, saat ini para mahasiswa juga mengalami problem kerja dengan upah murah lewat skema kebijakan kampus merdeka. Disebutkannya pemuda dan mahasiswa terjerumus dalam kewajiban pemagangan di industri-industri dengan di upah murah atau bahkan tidak upah sama sekali.
Selain itu, politik upah murah juga merupakan ancaman bagi pelajar-pemuda dan mahasiswa yang di masa mendatang sudah dipastikan akan menjadi buruh, baik itu buruh industri maupun buruh-buruh perkantoran.
Kenaikan upah yang jauh dari kata layak, dikhawatirkan juga akan turut berdampak pada akses menempuh pendidikan yang semakin sulit bagi anak-anak buruh dan rakyat kecil. Dimasa pandemi Covid-19 saja, angka putus sekolah terus meningkat sebesar 1,12% tiap tahunnya.
“Karena itu mahasiswa akan bahu membahu dengan gerakan buruh maupun gerakan rakyat lainnya dalam perjuangan untuk menghadirkan kehidupan yang layak, adil dan sejahtera tanpa penjajahan dan penghisapan,” tandas mereka.(pung/pram)
