 |
Ketua HIPAKAD Sidoarjo H Husni Thamrin SH MH
DNN, SIDOARJO – Anggota DPRD Sidoarjo diminta untuk tidak meneruskan program narasumber (narsum) yang menguras uang APBD dan menggantinya dengan kegiatan lain yang punya nilai kemanfaatan bagi rakyat.
“Kalau niatnya hanya untuk memakmurkan diri sendiri dengan menggunakan uang rakyat, itu sama saja dengan dholim,” ujar Ketua Himpunan Putra-Putri dan Keluarga Angkatan Darat Sidoarjo, Husni Thamrin.
Ia yang ditemui Selasa (07/12/2021) sore tadi mengatakan sebenarnya masih banyak program-program kerja yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan para anggota dewan. Namun catatannya, tetap punya nilai manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Misalnya dengan menghidupkan kembali program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang berimplikasi pada turunnya uang daerah untuk menunjang program pembangunan yang diusulkan para anggota dewan saat penyusunan anggaran.
“Itu khan ada impact langsung ke masyarakat. Hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD itu bisa ditindaklanjuti dengan program-program pembangunan secara riil,” ujar pengusaha yang juga politisi senior itu.
Mestinya, para legislator yang dipilih masyarakat itu lebih mengedepankan orientasi membangun daerah melalui tugas pokok dan fungsinya ketimbang hanya memburu penghasilan. “Masa uang Miliaran rupiah itu hanya masuk ke kantong para anggota dewan itu saja,” tambah Husni.
Menurutnya, bisa-bisa saja program narsum tersebut sudah memiliki payung hukum yang kuat, namun dalam penggunaan uang rakyat sudah semestinya mereka juga mempertimbangkan adanya azas kelayakan dan kepatutan.
“Sekalipun dilabeli halal oleh regulasi yang mereka buat sendiri sehingga terkesan legal, namun uang itu belum sepenuhnya halal karena niatnya hanya untuk menambah kekayaan mereka sendiri,” pungkas Husni.
Sementara itu, jika mengacu dari data yang disampaikan Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, selama Oktober-November lalu para anggota DPRD telah hadir 784 kali di kegiatan yang digelar oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Dalam kegiatan itu, ada dua orang hingga empat orang legislator yang hadir sekaligus sebagai narasumber dengan durasi masing-masing 3 jam sehingga per orang menuai honor sebesar Rp 3.570.000 (setelah potong pajak-red).
Dari jumlah itu, rekor tertinggi dipegang para pimpinan dewan dengan capaian antara 22 sampai 28 kali kehadiran. Di level pimpinan Komisi, jumlahnya bergerak diantara angka 14-18 kali. Sedang di tujuh pimpinan fraksi masing-masing hadir sebanyak 16-21 kali.
Sementara itu untuk kategori anggota, rekor terendah yang tercatat sebanyak 5 kali. Sedangkan anggota Fraksi Gerindra, Mimik Idayana dan anggota Fraksi Golkar, M. Nizar sama sekali belum pernah tampil sebagai narasumber.
“Mungkin besok atau lusa saya akan paparkan data yang lebih rinci mengenai jumlah kehadiran itu dan silahkan dikalikan sendiri untuk melihat nilai total honor yang mereka dapatkan,” imbuh Sigit yang dihubungi melalui Hpnya sore tadi. (pram/hans)
