 |
Salah seorang warga PBID BPJS Kesehatan yang iurannya belum dibayar Pemkab Sidoarjo. |
DNN, SIDOARJO – Sampai saat ini Kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo belum menerima pembayaran iuran dari Dinas Kesehatan Sidoarjo untuk warga yang dicatatkan sebagai Penerima Bantuan Iuran daerah (PBID).
“Total sudah empat bulan ini belum ada pembayaran. Tapi kami positive thinking saja, bahwa pasti akan segera dibayar karena dananya juga sudah ada,” ujar Kepala Kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo, Yessy Novita yang dihubungi melalui WA-nya, Rabu (03/11/2021) sore tadi.
Data yang ada padanya menyebutkan, total tagihan PBID yang belum terbayar sampai saat ini sebesar Rp Rp. 48.844.542.460. Jumlah itu merupakan akumulasi tunggakan di bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2021.
Meski begitu, Yessy memastikan tidak akan menghentikan pelayanan pada warga kota delta yang berstatus PBID. “Karena ini hubungannya dengan Pemkab, kami tidak bisa zakelijk (bersikap kaku-red) terkait hal ini. Dan kami juga terus melakukan koordinasi dan penagihan secara berkala,” katanya.
Lebih lanjut diakuinya, molornya proses verifikasi dan validasi (verval) pendataan peserta PBID itu sangat membebani keuangan perusahaan yang dipimpinnya. Awalnya ia memperkirakan proses ini bakal kelar dalam satu atau dua bulan.
“Pointnya ada pada data warga yang meninggal dunia dan pindah ke luar kota itu. Yakni kepastian data soal bulan apa kejadiannya sehingga kami bisa updating data, khususnya terkait tagihan pada bulan tersebut,” tukas Yessy.
Namun sampai saat ini belum ada informasi terkait hal itu sehingga pihak BPJS Kesehatan Sidoarjo harus berkirim surat ke Pemkab Sidoarjo, dalam dalam ini Dinas Sosial (Dinsos) untuk memastikan data tersebut.
Informasi tak resmi dari Dinsos Sidoarjo menyebutkan data PBID Kabupaten Sidoarjo yang terkoreksi dalam verifikasi dan validasi lalu sebanyak 40 ribu orang sehingga jumlah warga kota delta yang iuran BPJS Kesehatan-nya masih menjadi tanggungan APBD Sidoarjo sebanyak 329.263 jiwa atau setara dengan Rp 11,5 Miliar lebih jika diasumsikan beban per orangnya sebesar Rp 35 ribu.
“Kami tunggu konfirmnya sampai hari ini. Soalnya kesepakatannya finalisasi sudah akan dilakukan akhir Oktober lalu. Kalau memang tak ada respon maka kami anggap data tersebut sudah final sehingga nama-nama tersebut langsung kami coret dari database,” imbuh perempuan berjilbab itu.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sidoarjo, Misbakhul Munir yang dihubungi terpisah minta agar masalah tunggakan BPJS Kesehatan itu tak perlu dipersoalkan karena masih ada data kepesertaan yang perlu disinkronkan.
“Yang masih belum clear itu soal data warga yang meninggal dan pindah tadi. Nggak usah dipermasalahkan, yang penting masyarakat tetap terlayani,” kata pria yang juga merangkap jabatan sebagai Sekretaris Dinsos tersebut.
Adapun per Oktober 2021, jumlah warga Sidoarjo yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan sebanyak 1.790.550 jiwa atau kurang dari 95 persen dari total populasi atau tak lagi memenuhi standar Unversal Health Coverage.(pramono/hans)
