DNN, SIDOARJO – “Kami melihat bahwa kondisi saat ini memang sudah layak disebut sebagai Darurat Sampah. Publik sudah mengetahui kondisi masalah ini di lingkungannya masing-masing.”
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman M.Kes yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Hal inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Sidoarjo, dalam hal ini adalah Pemkab dan juga DPRD.
Menurut legislator PKB tersebut, perlu penanganan secara total dan menyeluruh mulai hulu sampai hilir. “Masalah ini tidak bisa ditangani secara parsial-parsial. Semua pihak harus terlibat, mulai dari warga, RT, RW, Desa, Kecamatan dan Pemkab,” tutur Usman.
DPRD sendiri, dalam kaitan fungsi budgeting akan mendukung program Pemkab, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk menuntaskan persoalan ini.
“Kalau untuk kepentingan rakyat tidak ada yang tidak mungkin. Anggaran daerah ini diperoleh dari rakyat dan harus kembali pada rakyat. Apa artinya memaksimal pembangunan kalau hal-hal yang menyebabkan masyarakat tidak sehat justru tak tertangani,” ujarnya kala ditanya soal kemungkinan adanya politik anggaran untuk penanganan masalah sampah.
Ditambahkannya, pihaknya siap mengalokasikan anggaran itu di APBD 2022. Ia malah meminta DLHK untuk menyiapkan grand design penanganan sampah secara holistik.
M. Nizar
“Kalau perlu, semua anggota dewan akan kami sarankan untuk menyalurkan dana BK (Bantuan Keuangan-red) mereka untuk pembentukan TPST (Tempat Pengolahan Sampah terpadu-red) di desa-desa,” pungkasnya.
Sementara itu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo dari fraksi Golkar, M. Nizar mengatakan pembangunan dan pengoperasian TPST menjadi hal mutlak untuk memutus lingkaran setan masalah sampah di kota delta.
Pembangunan ini termasuk menyediaan mesin-mesin yang dibutuhkan serta memberikan pelatihan bagi personel yang akan mengelola TPST tersebut. “Kalau perlu siapkan juga dana untuk honor mereka agar semuanya bisa digerakkan oleh DLHK,” tutur politisi asal Kecamatan Krian itu.
Menurutnya, alokasi dana untuk pemilahan sampah di tingkat hulu itu jauh lebih penting untuk memperpanjang lifetime TPA agar tak cepat penuh seperti yang terjadi sekarang ini.
Pemkab juga diminta menggelar program-program tertentu agar bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. “Jangan hanya seremonial seperti Lomba SBH (Sidoarjo Bersih dan Hijau-red) dulu. Setelah lomba ya kembali seperti biasa, apalagi fokusnya juga bukan ke pengolahan sampah rumah tangga,” tukasnya lagi.
Ungkap senada juga disampaikan anggota Banggar lainnya, Agil Efendi. Menurutnya dukungan anggaran itu pasti akan diberikan DPRD, namun konsepnya harus jelas.
“Sebaiknya Pak Amig (Kepala DLHK-red) komunikasi dengan Komisi B. Sampaikan konsep riilnya sekaligus dengan kebutuhan anggarannya. Dari situ akan kami lihat, apakah konsep itu sudah membumi atau belum,” ujar legislator Partai Demokrat itu.(adv/pramono)
.jpg)
