Gus Wawan (kiri) dan Kasmuin (tengah) usai pengambilan gambar di studi DNN TV.
DNN, SIDOARJO – Kasus hukum yang menjerat para Kepala Desa (Kades) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kecil kemungkinan disebabkan oleh imbas pertarungan politik lokal di desa.
“Kalau soal politik lokal, Pilkades misalnya, imbasnya bisa kemana-mana dan tidak hanya pada PTSL ini saja. Kalau dibilang ada pengaruhnya, ya, tapi ini tidak bisa disebut sebagai faktor utama dalam kasus PTSL,” sebut Direktur Center of Parcipatory Development (CePaD) Sidoarjo, Kasmuin.
Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai narasumber dalam program Talkshow, Pram Time di studio DNN TV, Selasa (12/10/2021) siang tadi bersama Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan.
Meski begitu, imbuh Kasmuin, kasus ini tetap bisa dipakai sebagai wahana pembelajaran bagi semua politikus desa agar lebih dewasa dalam berpolitik. Pasalnya, manuver yang mereka lakukan bisa menimbulkan kerugian bagi banyak orang.
Pernyataan itu diamini oleh Sullamul Hadi Nurmawan. Menurutnya kasus hukum yang membayangi pelaksanaan PTSL itu sempat menimbulkan phobia, sehingga di tahun 2019 lalu banyak kades di Sidoarjo yang enggan menggelar program nasional itu di desanya.
Padahal program PTSL tersebut sangat dibutuhkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk melegalisasi hak kepemilikan mereka atas tanahnya. Apalagi proses pengurusannya juga sangat mudah dan murah.
“Saya memberikan apresisasi sebesar-besarnya untuk para kades, perangkat desa dan juga panitia PTSL yang sudah berjerih lelah melayani masyarakat,” kata politisi berpengalaman yang akrab dengan panggilan Gus Wawan itu.
Lebih lanjut dijelaskannya, persoalan hukum yang menjerat para kades tersebut lebih banyak disebabkan oleh tidak sinkronnya aspek sistem, regulasi dengan kearifan lokal warga kota delta yang sudah membudaya.
Menurutnya, adalah hal biasa bagi wong Sidoarjo untuk memberikan sesuatu bagi orang yang telah membantunya. Dalam konteks ini adalah memberikan sekedar sajian pada orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan PTSL di desanya masing-masing.
“Ini contoh saja, panitia tentu membutuhkan dana untuk sekedar memberikan makanan atau minuman bagi petugas yang melakukan pengukuran tanah. Masalahnya, regulasinya mengatakan hal itu tidak boleh dilakukan, sedangkan biaya itu tidak termasuk dalam tarif Rp 150 ribu untuk setiap bidang tanah yang disertifikatkan,” sebut legislator PKB itu.
Kasmuin kembali menambahkan, belum lagi soal pengurusan hak waris, hibah atau bahkan jual beli tanah yang biasanya dijadikan satu paket dalam pengurusan PTSL itu agar prosesnya lebih simple. Sedangkan untuk menuntaskan hal itu tentu dibutuhkan biaya tambahan yang cukup besar dan proses yang panjang.
“Semestinya pengenaan biaya Rp 150 ribu per bidang itu diberlakukan saat berkas masuk loket panitia. Biaya diluar itu harus beda paket dengan tarif PTSL sehingga tidak campur aduk,” tandas Kasmuin.
Ada banyak solusi yang ditawarkan keduanya untuk mengatasi masalah ini, agar dikemudian hari program ini tidak menjadi jerat yang menakutkan. Poin-poin solusi itu disampaikan selengkapnya dalam program talkshow Pram Time di DNN TV bertajuk “PTSL, Bukan Jalan Lempang Menuju Penjara”. (hans/yalu puspa)
.jpg)
