 |
Anggota komisi A DPRD Sidoarjo Atok Ashari (foto ist) |
DNN, SIDOARJO – Persoalan yang paling mendasar dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di desa-desa bukan dari ketersediaan anggarannya namun lebih ke penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya dan resistensi warga.
“Kalau soal anggarannya sih gampang. Untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana serta pengadaan alatnya bisa saja dengan dana BK (Bantuan Keuangan-red) atau BKK (Bantuan Keuangan Khusus-red),” jelas anggota DPRD Sidoarjo dari PKS, Atok Ashari yang ditemui di Krian, Minggu (31/10/2021) siang tadi.
Sedangkan untuk pembiayaan operasionalnya, termasuk untuk pembayaran honor pekerja di TPST tersebut bisa berasal dari partisipasi masyarakat. Namun jika besarannya belum mencukupi, maka bisa saja ditunjang dengan dana desa (DD).
“Bisa saja seperti itu, wong sudah ada regulasinya. Jadi tinggal disepakati saja antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah-red) dengan Banggar (Badan Anggaran DPRD-red) untuk dimasukkan dalam APBD 2022 mendatang,” tambahnya.
Namun yang terpenting dari situ adalah penyiapan SDMnya. Mulai dari rekrutmen tenaga pengambil sampah, pemilah dan juga pengolah untuk memproses sampah organik menjadi kompos. Sedangkan residu sampahnya harus dikemas serapi mungkin sebelum dibuang ke TPA atau dimusnahkan dengan cara pembakaran.
“Ini yang sulit, karena tidak banyak orang yang mau bergelut dengan sampah, apalagi jika pendapatannya minim. Selain itu semua pengelola TPST di seluruh desa harus ditraining lebih dulu terkait tatacara pengolahan sampah sehingga standarnya sama,” imbuh anggota Komisi A tersebut.
Kendala lainnya yang kerap muncul dari pendirian areal pengolahan sampah adalah resistensi publik, khususnya warga desa yang rumahnya berdekatan dengan lokasi TPST.
“Mereka biasanya akan ramai-ramai menolak. Bahkan warga yang rumahnya dilewati kendaraan angkutan sampah pun bisa ikut-ikutan bereaksi,” tukas Atok.
Karena itu, mantan Kepala Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu itu merasa perlu ada sosialisasi dan pendekatan secara khusus pada warga. Mereka juga perlu diedukasi tentang pentingnya TPST itu bagi seluruh warga daripada terjadi timbunan sampah seperti yang terjadi sekarang ini.
Namun disisi lain, juga perlu disiapkan pola penanganan khusus untuk mengurangi dampak polusi itu. Misalnya dengan melakukan pengambilan sampah setiap hari sebelum menimbulkan bau yang tidak sedap.
“Secara politik anggaran, saya mendukung rencana TPST itu. Tapi tolong direncanakan dengan cermat dan digarap dengan sungguh-sungguh supaya program ini tidak mangkrak,” pungkas Atok.(pramono/hans)
.jpg)
