Lima orang anggota Komisi C DPRD Sidoarjo yang dihadirkan dalam acara di aula Kantor Kecamatan Gedangan.DNN, SIDOARJO – Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo diminta untuk turun tangan dan melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghadirkan para anggota DPRD sebagai narasumber (narsum) dalam acara yang mereka gelar.
“Dalam kasus ini yang perlu dicermati adalah pihak yang mengundang. Apa dasarnya mereka mengundang para anggota dewan itu. Apalagi jumlahnya sampai 4 bahkan 5 orang sekaligus dalam satu forum,” tandas Ketua LSM Investigasi Pelanggaran Pejabat Negara, Hadi Putranto.
Ia yang dihubungi melalui HP-nya, Rabu (06/10/2021) itu menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPD tersebut dibiayai dengan dana daerah. Karena itu penggunaannya harus tepat sasaran dan tidak terkesan menghambur-hamburkan uang daerah.
Aktivis senior di Sidoarjo itu mengatakan seharusnya orang yang diundang sebagai pembicara dalam forum diskusi, sarasehan, seminar dan sebagainya itu adalah figur yang memiliki kapasitas kepakaran yang sesuai dengan materi yang dibahas. Kalau yang diundang bukan ahlinya, ia mengaku khawatir hasil yang didapat justru akan kacau.
“Okelah, mungkin dalam forum itu memang dibutuhkan keberadaan anggota dewan terkait tugas pokok dan fungsinya, tapi haruskah sampai segitu banyaknya yang dihadirkan dalam forum yang sama,” tambah pria yang lebih akrab dengan panggilan Haji Tanto itu.
Akan lebih baik, jika kemudian anggaran yang dialokasikan itu digunakan untuk mengundang pihak lain yang berkapasitas sebagai praktisi atau akademisi yang sesuai dengan materi yang dibicarakan sehingga pengetahuan yang dibagikan bisa lebih banyak karena berasal dari narasumber yang beragam dan ahli dalam bidangnya.
“Ini yang harus dicermati. Apa motivasi pimpinan OPD itu koq sampai mengundang anggota DPRD segitu banyaknya. Saya kira Inspektorat lah yang paling berwenang mencari jawaban atas pertanyaan itu karena ini menyangkut penggunaan uang rakyat,” tandasnya lagi.
Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan adalah efektifitasnya. “Untuk satu acara yang berdurasi tak lebih dari 3 jam, jumlah narasumber sampai 5 atau 6 orang. Apa mungkin materi yang mereka sampaikan bisa diterima seluruhnya? Ingat batas memori seseorang itu harus pula diperhitungkan,” katanya lagi.
Tanto menambahkan, dalam kasus ini pihaknya tidak menyalahkan para anggota DPRD karena posisi mereka adalah pihak yang diundang. Namun sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki fungsi kontrol, mestinya para legislator itu menyadari akan adanya indikasi pemborosan uang daerah tersebut.
“Oleh karena itu kami akan tunggu kinerja Inspektorat bagaimana. Jika nantinya ternyata mandul, maka mungkin saja kami akan menempuh jalan lain untuk menyikapi hal ini. Misalnya, melakukan class action atau lapor ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red). Bisa juga langsung ke Aparat Penegak Hukum,” ucapnya tegas.
Sementara itu, setelah menghadirkan empat orang anggota Komisi B DPRD Sidoarjo dalam forum Sarasehan UMKM, Camat Gedangan, Ineke Dwi Setiawati kembali melakukan aksi borong legislator dalam acara yang digelarnya pagi tadi.
Tidak tanggung-tanggung, kali ini ia menghadirkan lima anggota Komisi C dalam Forum Group Discuccion (FGD) Terkait Penanganan Sampah di Wilayah Kecamatan Gedangan. Mereka adalah Suyarno (PDIP) Nurhendriyati Ningsih (Nasdem), Hamzah Purwandoyo (PKB), Achmad Muzayyin (PKB) dan Iswahyudi (PKB).
Selain mereka, Camat Gedangan juga mengundang staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai narasumber pendamping. Sedangkan audiens-nya sekitar 30 orang yang terdiri dari para kades dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di bidang persampahan dari berbagai desa dan staf kecamatan serta staf DLHK.(pramono/hans)
.jpg)
