Pengerjaan proyek peningkatan jalan Wonoplintahan - jedongcangkringDNN, SIDOARJO – Proyek peningkatan Jalan Wonoplintahan – Jedongcangkring kecamatan prambon yang tengah digarap saat ini disinyalir salah perencanaan sehingga kualitas hasil pembangunannya pun diragukan.
Ketua DPD LSM Gerah Jatim, Jim Darwin yang ditemui Kamis (23/09/2021) siang tadi dengan tegas menyebut proyek senilai Rp 14 Miliar yang didanai APBD kabupaten Sidoarjo 2021 tersebut gagal konstruksi.
Ia menduga, pihak konsultan perencana tidak melakukan uji sondir guna mengetahui kedalaman lapisan tanah keras. Padahal, setiap kedalaman lapisan tanah keras bisa diketahui sifat daya dukung dan daya lekat tanahnya.
"Akibatnya tiang pancang cerucuk sepanjang 2 meter yang dipasang mendadak ambles karena kondisi tanah di dalam sangat lembek," terangnya mengutip informasi dari salah seorang pekerja proyek yang tak mau namanya dipublikasikan.
Selain itu, tambah Jim, konsultan perencana pun disinyalir tidak menggunakan plastik polytene untuk lapisan dalam begisting pada pekerjaan penahan jalan. “Akibatnya bisa fatal, karena air cor akan merembes ke dalam tanah sehingga hasil mutu pekerjaan sloof beton-nya akan turun,” tambahnya.
Kelemahan lainnya adalah galian untuk pemasangan u-ditch. ”Dalam gambar perencanaannya jelas terlihat kalau galian u-ditch itu sendiri terlihat sama lebarnya, tentu tak ada celah pergerakan pemasangannya," terang Jim lagi.
Kondisi ini diperparah dengan nilai penawaran yang diajukan kontraktor pemenang tender pembangunan infrastruktur jalan itu yang turun hingga 32% dari pagu yang ditetapkan. Yakni dari Rp 21 Miliar menjadi sekitar Rp 14 Miliar.
Jika dilihat adanya temuan kejanggalan tersebut, Jim beranggapan konsultan perencana pekerjaan konstruksi yang dipakai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Sumber Daya Air (PU-BM & SDA) Sidoarjo terkesan tidak serius dalam penanganan proyek ini.
pria yang getol mengkritisi persoalan pengadaan barang dan jasa, terutama jasa konstruksi di lingkungan pemerintah ini juga mengaku sangsi, apakah sebelum membuat perencanaan, konsultan perencana sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.
“Lalu, siapa yang akan bertanggung jawab bila terjadi gejolak warga, konsultan perencana, konsultan pengawas atau kontraktor? Karena itu saya akan melayangkan gugatan ke PTUN terkait masalah perencanaan pekerjaan konstruksi ini," pungkasnya.(hans/pramono)
