Tirto Adhi (kiri) yang melayani pertanyaan wartawan.DNN, Sidoarjo – Hingga saat ini masih ada sekitar 2 ribu warga miskin di kota delta yang dipastikan belum mendapatkan akses layanan kesehatan gratis dari Pemkab Sidoarjo.
”Itu data warga miskin yang diajukan desa untuk mendapatkan SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu-red) sejak beberapa bulan lalu tetapi belum kita respon,” jelas Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo, Tirto Adhi.
Ia mengatakan akan mengakomodir data tersebut sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dalam program Universal Health Coverage (UHC) yang melibatkan BPJS Kesehatan.
”Sekarang ini data PBID yang ditetapkan sebelumnya sedang diverfal (verifikasi aktual-red) ulang. Kalau nanti ditemukan ada yang tidak layak, ya diganti dengan data pemohon SKTM tadi,” katanya.
Ditemui di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (14/09/2021) siang tadi, Tirto menjelaskan saat ini pihaknya tengah memverifikasi ulang 328.570 data warga Sidoarjo berstatus PBID BPJS kelas 3.
Didalamnya juga termasuk 42.118 PBID yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya sudah tidak lagi ditemukan di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo namun iuran BPJS-nya masih dibayar Pemkab Sidoarjo.
”Mereka itu bisa pindah atau meninggal dunia. Ya ini yang harus dipastikan. Kalau memang orangnya sudah tidak ada lagi, posisinya bisa digantikan yang lain, terutama warga miskin tadi,” tambah mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional itu.
Proses verfal itu sendiri melibatkan personel Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Staf kecamatan dan operator desa.
Ditargetkan seluruh proses pendataan ulang ini bakal dituntaskan pada Kamis pekan depan. ”Tapi sesuai timelines, laporan awalnya harus sudah masuk hari ini. Tapi kalau masih ada desa yang belum menyelesaikan, ya kita tunggu,” imbuh Tirto.
Ia mengaku bisa menyadari jika ada yang belum bisa menyelesaikan tugas itu sesuai batas waktu itu. Pasalnya jumlah warga yang diverfal memang berbeda di setiap desa. Ada yang sedikit, tapi ada juga yang mencapai 3 ribu orang.
”Yang penting ada progres saja. Selain itu kegiatan ini adalah bentuk pelayanan pada masyarakat. Jadi sebisa mungkin prosesnya dipercepat,” tandasnya lagi.(pramono/hans)
.jpg)
